Ahmad Abdul Haq

BANDA ACEH –
Di tengah maraknya isu KPK periksa para pejabat yang diduga tersandung berbagai kasus suap, gratifikasi atau KKN, maka kedatangan KPK ke KPPN Khusus Banda Aceh jelas membuat pegawai KPKN Khusus bertanya-tanya. Ada apa gerangan KPK ke KPPN Khusus.?. Adakah sinyalemen atau indikasi KPPN melakukan tindakan yang menyimpang atau melanggar hukum?. Pertanyaan yang wajar, mengingat lembaga yang satu ini memang bertugas memburu para koruptor atau para penyeleweng kekuasaan yang kerap mengemplang uang negara dalam jumlah milyaran bahkan hingga trilyunan rupiah.

Yang jelas, Senin tanggal 11 Februari 2008, Tim KPK yang terdiri dari 4 orang personil antara lain Achmad Taufik dan Barirah Barid serta kawan-kawan tiba di Banda Aceh tepatnya di KPPN Khusus pagi pukul 9.30 WIB.

Setelah berbincang-bincang sejenak diruang kepala kantor, Tim KPK langsung mulai mencecar KPPN Khusus dengan berbagai pertanyaan secara bertubi-tubi misalnya bagaimana cara kerja pegawai, sistim dan prosedur kerja, jumlah pegawai, wilayah kerja KPPN hingga sejauhmana peran, performance atau kinerja KPPN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama satker-satker BRR NAD Nias pasca bencana Gempa dan Tsunami.

Menjawab pertanyaan KPK tersebut, Kepala KPPN Khusus menjelaskan bahwa salah satu peran KPPN Khusus ialah sebagai wadah yang mendukung kelancaran penyaluran dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Untuk itu pelaksanaan tugas pada prisipnya dilaksanakan berdasarkan Standar Operasi Sistim (SOP) yang berorientasi pada pencapaian hasil atau produktivitas kerja serta senantiasa selalu berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik. Dalam rangka mewujudkan upaya dimaksud langkah-langkah yang ditempuh KPPN adalah melaksanakan program dan kebijakan yang telah digariskan baik oleh Kantor Pusat, Kantor Wilayah maupun Pimpinan sebelumnya.

Kemudian agar hasil yang dicapai menjadi optimal, maka program dan kegiatan yang telah ada dikembangkan dengan Metode dan Teknis yang lebih baik dengan dukungan Sarana Teknologi Informasi yang modern serta SDM yang handal dibidang Website dan program.

Kepala KPPN lebih lanjut menerangkan bahwa dari upaya-upaya yang telah dilakukan, manfaat dan hasil yang telah dicapai saat ini antara lain :

1. Terbentuknya sistim kerja dengan infrastruktur jaringan data dan aplikasi yang memadai.
2. Adanya kebijaksanaan website-service yang transparan, terbuka namun tidak telanjang (bebas tapi terbatas).
3. Terbentuknya kantor-kantor filial di 3 (tiga) wilayah Nias, Meulaboh dan Lhokseumawe yang sepintas terkesan melanggar dan high cost economy, namun dampaknya sangat luar biasa terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan prima yang mana manfaatnya dirasakan jika masyarakat hendak menyampaikan dakumen SPM beserta kelengkapannya atau hendak melakukan rekonsiliasi data, Satker tidak perlu lagi harus datang ke KPPN Khusus Banda Aceh cukup via Website saja maka SP2D segera dapat diproses.
4. Saat ini sedang dilakukan pengembangan Aplikasi dengan Software Visual Basic dengan intergrated system antara KPPN Khusus di Banda Aceh dengan kantor filial tujuannya disamping untuk meningkatkan kecepatan transfer data juga menjaga validitas serta kualitas data.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih detail, Tim KPK mendatangi masing- masing ruang kerja, untuk meninjau lebih dekat mekanisme dan cara kerja sistim dan pegawai sambil mengajukan banyak pertanyaan menyangkut aplikasi dan website, jenis dan type peralatan/komputer, berapa lama proses data hingga berapa biaya investasi Teknologi Informasi atau biaya intalasi peralatan dan jaringan.

Semua pertanyaan KPK dijawab secara rinci oleh Kepala Kantor atau langsung oleh pegawai KPPN Khusus yang kompeten dibidangnya, baik tentang permasalahan, hambatan atau hasil kerja yang telah dicapai.

Akhirnya apa yang telah dijelaskan KPPN Khusus kepada KPK, direspon secara positif oleh mereka dan kelihatannya KPK puas.

Kontributor: Bakhtaruddin