1 January 2013   Daftar   4 Comments

Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2013

Nomor Urut Nomor Peraturan Tentang
1 1/PMK.06/2013 Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
2 2/PMK.05/2013 Pembayaran Santunan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia
3 3/PMK.02/2013 Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan
4 4/PMK.06/2013 Tata Cara Pengelolaan Aset Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
5 5/PMK.02/2013 Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dividen
6 6/PMK.02/2013 Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah
7 7/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2013
8 8/PMK.03/2013 Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak
9 9/PMK.03/2013 Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan
10 10/PMK.03/2013 Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang
11 11/PMK.03/2013 Tata Cara Pembetulan
12 12/PMK.08/2013 Transaksi Lindung Nilai Dalam Pengelolaan Utang Pemerintah
13 13/PMK.02/2013 Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
14 14/PMK.05/2013 Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
15 15/PMK.05/2013 Penyesuaian Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran Pada Neraca Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah/Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
16 16/PMK.03/2013 Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan
17 17/PMK.03/2013 Tata Cara Pemeriksaan
18 18/PMK.03/2013 Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
19 19/PMK.07/2013 Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2013
20 20/PMK.07/2013 Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2013
21 21/PMK.07/2013 Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2013
22 22/PMK.07/2013 Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2013
23 23/PMK.07/2013 Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2013
24 24/PMK.02/2013 Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero)
25 25/PMK.02/2013 Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, Dan Pembayaran Unfunded Past Service Liability Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero)
26 26/PMK.011/2013 Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan
27 27/PMK.05/2013 Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Melalui Pemotongan Dana Bagi Hasil
28 28/PMK.06/2013 Penyusunan, Penyampaian Dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Perseroan (Persero)Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan
29 29/PMK.02/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
30 30/PMK.04/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, Dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu
31 31/PMK.02/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013
32 32/PMK.02/2013 Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013
33 33/PMK.06/2013 Status Kepemilikan Aset Panas Bumi Yang Berasal Dari Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract).
34 34/PMK.01/2013 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
35 35/PMK.07/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2013
36 36/PMK.02/2013 Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
37 37/PMK.04/2013 Toko Bebas Bea
38 38/PMK.011/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
39 39/PMK.011/2013 Kewajiban Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Yang Terutang Kepada Pihak Lain Oleh Perusahaan Yang Terikat Dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, Atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan
40 40/PMK.02/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero)
41 41/PMK.07/2013 Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2013
42 42/PMK.07/2013 Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2013
43 43/PMK.08/2013 Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah Dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik
44 44/PMK.07/2013 Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013
45 45/PMK.06/2013 Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang
46 46/PMK.05/2013 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
47 47/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Polypropylene Film, Cast Polypropylene Film, Barang Dan/Atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik, Karung Plastik, Benang Dari Plastik, Terpal Plastik, Dan/Atau Geotekstil Untuk Tahun Anggaran 2013.
48 48/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Karpet Dan/Atau Permadani Untuk Tahun Anggaran 2013.
49 49/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Dan/Atau Plasticizer, Untuk Tahun Anggaran 2013.
50 50/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint Untuk Tahun Anggaran 2013.
51 51/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Pupuk Untuk Tahun Anggaran 2013.
52 52/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2013.
53 53/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/Diesel, Bogie, Dan Komponen Kereta Api Untuk Tahun Anggaran 2013
54 54/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2013.
55 55/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Dan Peralatan Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Besi Dan Baja, Bejana Tekan Dan Tangki Dari Logam, Serta Pembuatan Mesin Pertanian Dan Kehutanan Untuk Tahun Anggaran 2013
56 56/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Turbin Uap (Steam Turbine) Pembangkit Tenaga Listrik untuk Tahun Anggaran 2013
57 57/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 2013
58 58/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2013
59 59/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Untuk Tahun Anggaran 2013.
60 60/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik Untuk Tahun Anggaran 2013.
61 61/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) Untuk Tahun Anggaran 2013.
62 62/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Smart Card Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik Security, Kartu Elektronik Dan Kartu Telepon Selular Untuk Tahun Anggaran 2013.
63 63/PMK.011/2013 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus Dan/Atau Produksi Obat Infus Untuk Tahun Anggaran 2013.
64 64/PMK.05/2013 Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah
65 65/PMK.011/2013 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Republik Sosialis Vietnam.
66 66/PMK.02/2013 Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih
67 67/PMK.05/2013 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.
68 68/PMK.011/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.011/2012 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Tidak Dalam Gulungan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina.
69 69/PMK.05/2013 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veterinaria Farma Pada Kementerian Pertanian
70 70/PMK.011/2013 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk
71 71/PMK.02/2013 Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
72 72/PMK.02/2013 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014
73 73/PMK.05/2013 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin Bandung Pada Kementerian Kesehatan
74 74/PMK.07/2013 Indeks Fiskal Dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014.
75 75/PMK.08/2013 Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara.
76 76/PMK.03/2013 Penatausahaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi.
77 77/PMK.08/2013 Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional.
78 78/PMK.011/2013 Penetapan Golongan Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang Memiliki Hubungan Keterkaitan.
79 79/PMK.03/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan.
80 80/PMK.01/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
81 81/PMK.07/2013 Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat.
82 82/PMK.03/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
83 83/PMK.05/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama.
84 84/PMK.05/2013 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro Pada Kementerian Perindustrian.
85 85/PMK.05/2013 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Surabaya Pada Kementerian Perhubungan.
86 86/PMK.03/2013 Tata Cara Pemberian Izin Tertulis Kepada Pejabat Dan/Atau Tenaga Ahli Untuk Memberikan Keterangan Dan/Atau Memperlihatkan Bukti Tertulis Dari Atau Tentang Wajib Pajak.
87 87/PMK.03/2013 Tata Cara Permintaan Keterangan Atau Bukti Dari Pihak-Pihak Yang Terikat Oleh Kewajiban Merahasiakan.
88 88/PMK.01/2013 Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Keuangan
89 89/PMK.02/2013 Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga
90 90/PMK.01/2013 Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Perizinan, Biaya Persetujuan, Dan Denda Administratif Yang Berasal Dari Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, Cabang Kantor Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik Asing, Dan Organisasi Audit Asing
91 91/PMK.02/2013 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.
92 92/PMK.05/2013 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2013 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
93 93/PMK.02/2013 Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Antarsubbagian Anggaran Dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN)
94 94/PMK.02/2013 Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
95 95/PMK.03/2013 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan
96 96/PMK.03/2013 Sensus Pajak Nasional
97 97/PMK.05/2013 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah Pada Kementerian Keuangan
98 98/PMK.06/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011
99 99/PMK.02/2013 Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014
100 100/PMK.03/2013 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
101 101/PMK.07/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2013.
102 102/PMK.07/2013 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2013.
103 103/PMK.07/2013 Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
104 104/PMK.05/2013 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Malang Pada Kementerian Kesehatan.
105 105/PMK.05/2013 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana
106 106/PMK.06/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
107 107/PMK.011/2013 Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran bruto tertentu
108 108/PMK.011/2013 Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Casing dan Tubing
109 109/PMK.05/2013 Pelaksanaan Pembayaran Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya Serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
110 110/PMK.05/2013 Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya, Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, Dan Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia.
111 111/PMK.04/2013 Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai
112 112/PMK.011/2013 Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Dan/Atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara Di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2013.
113 113/PMK.08/2013 Tata Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
114 114/PMK.05/2013 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu Pada Kementerian Kesehatan.
115 115/PMK.07/2013 Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok
116 116/PMK.05/2013 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Kementerian Agama.
117 117/PMK.02/2013 Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013.
118 118/PMK.04/2013 Tata Laksana Impor Barang Dari Northern Territory Australia Ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa Dan Sumatera.
119 119/PMK.05/2013 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Pada Kementerian Pertanian
120 120/PMK.04/2013 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berika
121 121/PMK.011/2013 Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
122 122/PMK.011/2013 Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, Dan Buku-Buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
123 123/PMK.06/2013 Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-Lain
124 124/PMK.011/2013 Pemberian Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak Industri Tertentu
125 125/PMK.07/2013 Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2014
126 126/PMK.05/2013 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Pada Kementerian Kesehatan
127 127/PMK.07/2013 Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2013
128 128/PMK.011/2013 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
129 129/PMK.011/2013 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya
130 130/PMK.011/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
131 131/PMK.011/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2013 tentang Penetapan Golongan Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang Memiliki Hubungan Keterkaitan
, , ,

4 Responses to Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2013

  1. Ekonomi Islam FIAI UII says:
    20 July 2014 at 17:15

    Alhamdulillah ada entri terkait SBSN ketika di klik “syariah” di kolom search. Mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar dunia dan makin tingginya minat terhadap ekonomi Islam, semoga ke depan semakin banyak entri terkait, termasuk sukuk dan lainnya.

    Reply
  2. Hasano Muslany says:
    24 June 2015 at 09:30

    Sepanjang Tahun 2013 produk Hukum dari menteri keuangan dengan Jenis ” Peraturan ” apakah hanya sampai dengan 131 nomor ? mohon penjelasan bapak, terima kasih atas bantuan Bapak

    Reply
  3. Hasano Muslany says:
    23 July 2015 at 08:53

    Masalah Tunjangan hari raya keagamaan, kenapa diperaturan tentang penggunaan keuangan Negara khususnya Praturan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pada pasal 13 ada larangan, sedangkan di Peraturan Menteri Keuangan nomor 53 tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan, tertuang tunjangan hari raya untuk Supir, Pramusaji dan pramubakti, mohon penjelasan ?

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *