Nomor |
Tentang |
1 Tahun 1956 |
Mengadakan Jabatan Sekretaris Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Tenaga Dan Kementerian Perburuhan |
2 Tahun 1956 |
Pembubaran Komisariat Urusan Daerah Otonom |
3 Tahun 1956 |
Penetapan Besarnya Pungutan Termaksud Dalam Pasal 11 Krosok Ordonantie, 1937 Untuk Tahun 1956 |
4 Tahun 1956 |
Pembebasan Pegawai Negeri Dari Kewajiban Untuk Membantu Pusat Organisasi Serikat Kerja |
5 Tahun 1956 |
Pernyataan Berlakunya Ordonantie Aetheriche Olien Dan Verordening Aetheriche Olie Untuk Minyak Kayu Putih |
6 Tahun 1956 |
Urusan Pembelian Minyak Kayu Putih |
7 Tahun 1956 |
Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementerian Agama |
8 Tahun 1956 |
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952 Mengenai Penghasilan Dan Usaha Pegawai Negeri Dalam Lapangan Partikelir |
9 Tahun 1956 |
Perjalanan Luar Negeri Tenaga Bangsa Asing |
10 Tahun 1956 |
Pemberian Tunjangan Jabatan Para Hakim Republik Indonesia |
11 Tahun 1956 |
Dewan Dan Majelis Perniagaan Dan Perusahaan |
12 Tahun 1956 |
Pemberian Tunjangan Khusus Para Jaksa Republik Indonesia |
13 Tahun 1956 |
Perubahan Berdrijfsreglementeringsverordening Textiel Bedrijven 1940 |
14 Tahun 1956 |
Mengubah Daftar Lampiran A Dari Pgpns Republik Indonesia |
15 Tahun 1956 |
Dewan Ekonomi Dan Perencanaan |
16 Tahun 1956 |
Penetapan Kota Bandung Sebagai Tempat Rapat Contituante |
17 Tahun 1956 |
Perubahan Scheepuaartverordening 1936 |
18 Tahun 1956 |
Penyerahan Premi Kepada Pegawai Yang Pekerjaannya Langsung Dengan Pajak Yang Dipungut Oleh Jawatan Pajak |
19 Tahun 1956 |
Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954 |
20 Tahun 1956 |
Mengganti Peraturan Penghapusan Uang Uang Dicuri, Digelapkan, Hilang Dari Perhitungan Bendaharawan Yang Bersangkutan |
21 Tahun 1956 |
Perubahan Peraturan Penghapusan Barang Busuk, Rusak, Dicuri Hilang Dari Perhitungan Bendaharawan Yang Bersangkutan |
22 Tahun 1956 |
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Para Menteri |
23 Tahun 1956 |
Pendirian Universitas Hasanuddin Di Makassar |
24 Tahun 1956 |
Pendirian Universitas Andalan Di Bukittinggi |
25 Tahun 1956 |
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1954 Tentang Penunjukan Penguasa Militer |
26 Tahun 1956 |
Penetapan Retribusi Untuk Izin Ekspor Kapuk Buat Tahun Lisensi 1955/1956 |
27 Tahun 1956 |
Pembentukan Koordinasi Pemerintahan Sipil |
28 Tahun 1956 |
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1955 Tentang Dewan Keamanan |
29 Tahun 1956 |
Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Daerah |
30 Tahun 1956 |
Cukai Tembakau |
31 Tahun 1956 |
Pemberian Tambahan Penghasilan Hak Kesejahteraan Kepada Para Tenaga Ahli Kesehatan Di Dalam Lingkungan Angkatan Perang |
32 Tahun 1956 |
Penyelesaian Penampungan Dan Pengambalian Ke Masyarakat Para Corps Cadangan Nasional |
33 Tahun 1956 |
Perubahan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri |
34 Tahun 1956 |
Tambang Minyak Sumatera Utara |
35 Tahun 1956 |
Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah Perkebunan Konsesi |
36 Tahun 1956 |
Peraturan Dan Tindakan Mengenai Tanah Perkebunan Konsesi |
37 Tahun 1956 |
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1952 |
38 Tahun 1956 |
Pemberian Uang Duka Atau Penghibur Kepada Janda Atau Ahli Waris Anggota Angkatan Perang Yang Tewas Karena Keganasan Gerombolan |
39 Tahun 1956 |
Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementerian Sosial |
40 Tahun 1956 |
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1951 |
Leave a Reply