Nomor |
Tentang |
1 Tahun 1959 |
Pelaksanaan Undang-undang Dewan Perancang Nasional |
2 Tahun 1959 |
Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (undang-undang Nomor 86 Tahun 1958) |
3 Tahun 1959 |
Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda |
4 Tahun 1959 |
Pembentukan Perusahaan Pertanian/perkebunan Tembakau Milik Belanda |
5 Tahun 1959 |
Mengubah Dan Menambah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1954 Mengenai Pemberian Persekot Hari Raya Kepada Pegawai Negeri |
6 Tahun 1959 |
Pendirian Institut Teknologi |
7 Tahun 1959 |
Kenaikan Gaji Pokok Menurut “p.g.p.n. 1955” Serta Perubahan Dan Penghapusan Beberapa Jenis Tunjangan Bagi Pegawai Negeri Dan Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bekas Pegawai Negeri, Janda Dan/atau Tunjangan Yang Bersifat Pensiun |
8 Tahun 1959 |
Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1958 Tentang Penetapan Semua Bank Belanda Dibawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia Dan Pembentukan Badan Pengawas Bank-bank Belanda |
9 Tahun 1959 |
Tugas Kewajiban Panitia Penetapan Ganti Kerugian Perusahaan-perusahaan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi Dan Cara Mengajukan Permintaan Ganti Kerugian |
10 Tahun 1959 |
Militerisasi Kepolisian Negara |
11 Tahun 1959 |
Pengertian Istilah Lumbung Desa Termaksud Dalam Pasal 2 Ayat 4 Rijst Ordonantie 1948 |
12 Tahun 1959 |
Penentuan Perusahaan Peternakan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi |
13 Tahun 1959 |
Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1958 Tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi |
14 Tahun 1959 |
Penetapan Persentasi Dari Beberapa Penerimaan Negara Untuk Daerah |
15 Tahun 1959 |
Pendaftaran Penjaringan Dan Pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia |
16 Tahun 1959 |
Pemberian Tunjangan Daerah Tidak Aman Kepada Pegawai Negeri Sipil |
17 Tahun 1959 |
Pengeluaran Kertas Perbendaharaan Untuk Tahun 1959 |
18 Tahun 1959 |
Penentuan Perusahaan Listrik Dan Atau Gas Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi |
19 Tahun 1959 |
Penentuan Perusahaan Pertanian/perkebunan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi |
20 Tahun 1959 |
Pelaksanaan Undang-undang Tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarga-negaraan (undang-undang No. 2 Tahun 1958, Lembaran-negara 1958 No. 5) |
21 Tahun 1959 |
Pengubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1956 |
22 Tahun 1959 |
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1958 Tentang Pemberian Sokongan Kepada Sekolah Nasional Partikelir |
23 Tahun 1959 |
Peraturan Ujian Negara Untuk Memperoleh Gelar Universiter Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta |
24 Tahun 1959 |
Penetapan Tanggal Berlakunya Undang-undang Pos |
25 Tahun 1959 |
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan |
26 Tahun 1959 |
Pos Dalam Negeri |
27 Tahun 1959 |
Pos Internasional |
28 Tahun 1959 |
Tanda Kehormatan Satyalancana Perintis Pergerakan Kemerdekaan |
29 Tahun 1959 |
Tanda Kehormatan Satyalancana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan |
30 Tahun 1959 |
Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan |
31 Tahun 1959 |
Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya |
32 Tahun 1959 |
Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial |
33 Tahun 1959 |
Penentuan Perusahaan Dagang Yang Besar Milik Belanda Beserta Cabang-cabangnya Dan Anak-anak Perusahaannya Yang Dikenakan Nasionalisasi |
34 Tahun 1959 |
Penetapan Retribusi Untuk Ijin Ekspor Kapuk Buat Tahun Lisensi 1956/1957 Dan 1957/1958 |
35 Tahun 1959 |
Penetapan Retribusi Untuk Ujin Ekspor Kapuk Buat Tahun Lisensi 1958/1959 |
36 Tahun 1959 |
Pangkat-pangkat Militer Khusus Tituler Dan Kehormatan |
37 Tahun 1959 |
Pengangkatan Dalam Jabatan Pemberhentian-pemberhentian Sementara Serta Pernyataan Non Aktif Dari Jabatan Dinas Tentara Bagi Militer Sukarelawan |
38 Tahun 1959 |
Tanda Kehormatan Satyalancana Kebudayaan |
39 Tahun 1959 |
Penentuan Perusahaan Bank Di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi |
40 Tahun 1959 |
Nasionalisasi Perusahaan Kereta Api Milik Belanda |
41 Tahun 1959 |
Nasionalisasi Perusahaan Kereta Api Dan Telpon Milik Belanda |
42 Tahun 1959 |
Pungutan Ekspor Dan Impor (pueks Dan Puim) |
43 Tahun 1959 |
Penetapan Harga Mata Uang Rupiah |
44 Tahun 1959 |
Pengubahan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 1959 (lembaran Negara No 2 Tahun 1959) Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Dewan Perancang Nasional |
45 Tahun 1959 |
Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Maritim Milik Belanda |
46 Tahun 1959 |
Sumpah Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara |
47 Tahun 1959 |
Kedudukan Dan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Para Anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara |
48 Tahun 1959 |
Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara |
49 Tahun 1959 |
Peraturan Tata Tertib Dewan Perancang Nasional |
50 Tahun 1959 |
Penentuan Perusahaan Perindustrian/pertambangan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi |
51 Tahun 1959 |
Penentuan Pengenaan Nasionalisasi Percetakan Kebayoran P.t. |
52 Tahun 1959 |
Penetapan Perusahaan Percetakan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi |
53 Tahun 1959 |
Penyakit Karantina |
54 Tahun 1959 |
Pengubahan Dan Tambahan Tabaks-accijns-verordening (staatsblad 1932 No. 560) |
55 Tahun 1959 |
Penetapan Retribusi Untuk Ijin Ekspor Kapuk Buat Tahun Lisensi 1959/1960 |
56 Tahun 1959 |
Sumpah Kepala Dan Wakil Kepala Badan Pusat Intelligence |
57 Tahun 1959 |
Kedudukan Dan Kedudukan Keuangan Kepala Dan Wakil Kepala Badan Pusat Intelligence |
58 Tahun 1959 |
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dan Sekretaris Jenderal/sekretaris Dewan Perancang Nasional |
59 Tahun 1959 |
Kedudukan Keuangan Wakil Ketua, Anggota Dan Sekretaris Jenderal/sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia |
60 Tahun 1959 |
Perkembangan Gerakan Koperasi |
61 Tahun 1959 |
Penunjukan Hasil Yang Dibikin Dengan Alkohol-etil Yang Dalam Keadaan-keadaan Yang Tertentu Tidak Akan Dibebani Bea-masuk Sebagai Barang Alkohol Sulingan |
Leave a Reply