| Nomor |
Tentang |
| 1 Tahun 1983 |
Perlakuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas Atau Cacat Akibat Kecelakaan Karena Dinas |
| 2 Tahun 1983 |
Sensus Pertanian |
| 3 Tahun 1983 |
Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (perjan), Perusahaan Umum (perum) Dan Perusahaan Perseoan (persero) |
| 4 Tahun 1983 |
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Bidang Industri Logam |
| 5 Tahun 1983 |
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Banda Aceh |
| 6 Tahun 1983 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perkebunan Xii, Perusahaan Perseroan Pt. Perkebunan Xiii, Dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perkebunan Xiv |
| 7 Tahun 1983 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1978 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Bio Farma Menjadi Perusahaan Umum |
| 8 Tahun 1983 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Aneka Gas Industri |
| 9 Tahun 1983 |
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Di Bidang Pergudangan Barang Impor Dan Ekspor |
| 10 Tahun 1983 |
Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil |
| 11 Tahun 1983 |
Pembinaan Kepelabuhanan |
| 12 Tahun 1983 |
Pembentukan Kecamatan Cisoka Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tangerang, Kecamatan Takokak, Kecamatan Tanggeung, Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Naringgul Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Cianjur, Kecamatan Selaawi, Kecamatan Leuwigoong, Kecamatan Cibalong, Ke |
| 13 Tahun 1983 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia |
| 14 Tahun 1983 |
Perusahaan Umum Pelabuhan I |
| 15 Tahun 1983 |
Perusahaan Umum Pelabuhan Ii |
| 16 Tahun 1983 |
Perusahaan Umum Pelabuhan Iii |
| 17 Tahun 1983 |
Perusahaan Umum Pelabuhan Iv |
| 18 Tahun 1983 |
Perusahaan Umum Penhgerukan |
| 19 Tahun 1983 |
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Pt Indonesian Consortium Of Constraction Industries (pt Icci) |
| 20 Tahun 1983 |
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Bidang Jaminan Kredit Ekspor Dan Asuransi Ekspor |
| 21 Tahun 1983 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perkebunan Iii |
| 22 Tahun 1983 |
Kesehatan Masyarakat Veteriner |
| 23 Tahun 1983 |
Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 1983/1984 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan |
| 24 Tahun 1983 |
Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat Ii Tanjungkarang Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bandar Lampung |
| 25 Tahun 1983 |
Pembentukan Kecamatan Belopa, Kecamatan Bua, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Lamasi, Dan Kecamatan Sukamaju Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Luwu Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan |
| 26 Tahun 1983 |
Tarif Biaya Tera |
| 27 Tahun 1983 |
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana |
| 28 Tahun 1983 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (perjan), Perusahaan Umum (perum), Dan Perusahaan Perseroan (persero) |
| 29 Tahun 1983 |
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Semarang Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Semarang Ke Kota Ungaran Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Semarang |
| 30 Tahun 1983 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 Tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja |
| 31 Tahun 1983 |
Pembentukan Kota Administratif Tanjung Pinang |
| 32 Tahun 1983 |
Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun 1982/1983 Kepada Tahun Anggaran 1983/1984 |
| 33 Tahun 1983 |
Pembentukan Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Labuapi, Dan Kecamatan Sekoteng Tengah Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Lombok Barat Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat |
| 34 Tahun 1983 |
Pembentukan Kotamadya Batam Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau |
| 35 Tahun 1983 |
Pendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan, Dan Persyaratan Pengajuan Keberatan |
| 36 Tahun 1983 |
Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 |
| 37 Tahun 1983 |
Pajak Atas Bunga Deposito Berjangka Dan Tabungan-tabungan Lainnya |
| 38 Tahun 1983 |
Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 |
Leave a Reply