Peraturan Pemerintah Tahun 2011

Nomor Tentang
1 Tahun 2011 Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2 Tahun 2011 Penyelengaraan Kawasan Ekonomi Khusus
3 Tahun 2011 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
4 Tahun 2011 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
5 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
6 Tahun 2011 Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
7 Tahun 2011 Pelayanan Darah
8 Tahun 2011 Angkutan Multimoda
9 Tahun 2011 Tata Cara Pemberian Pinjaman Dari Pemerintah Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
10 Tahun 2011 Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah
11 Tahun 2011 Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipi
12 Tahun 2011 Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
13 Tahun 2011 Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
14 Tahun 2011 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya
15 Tahun 2011 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
16 Tahun 2011 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
17 Tahun 2011 Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/dudanya
18 Tahun 2011 Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan
19 Tahun 2011 Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
20 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara
21 Tahun 2011 Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah
22 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan
23 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
24 Tahun 2011 Badan Pertimbangan Kepegawaian
25 Tahun 2011 Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
26 Tahun 2011 Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang Dari Wilayah Kecamatan Padang Barat Ke Wilayah Kecamatan Kototangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
27 Tahun 2011 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kerinci Dari Wilayah Kota Sungaipenuh Ke Wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi
28 Tahun 2011 Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
29 Tahun 2011 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional
30 Tahun 2011 Pinjaman Daerah
31 Tahun 2011 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan Di Bursa
32 Tahun 2011 Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
33 Tahun 2011 Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan
34 Tahun 2011 Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan
35 Tahun 2011 Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku
36 Tahun 2011 Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung Dan Hakim
37 Tahun 2011 Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
38 Tahun 2011 Sungai
39 Tahun 2011 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Sekretariat Negara
40 Tahun 2011 Pembinaan, Pendampingan, Dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi
41 Tahun 2011 Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan
42 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
43 Tahun 2011 Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
44 Tahun 2011 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
45 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Santunan Dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia
46 Tahun 2011 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
47 Tahun 2011
48 Tahun 2011 Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak
49 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintat Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah
50 Tahun 2011 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2010 – 2025
51 Tahun 2011
52 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/atau Di Daerah-daerah Tertentu
53 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pal Indonesia
54 Tahun 2011 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pt Pupuk Iskandar Muda Yang Selanjutnya Dialihkan Seluruhnya Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pupuk Sriwidjaya
55 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perushan Perseroan (persero) Pt Penjaminan Infrastruktur Indonesia
56 Tahun 2011
57 Tahun 2011
58 Tahun 2011
59 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Merpati Nusantara Airlines
60 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia
61 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan Kredit Indonesia
62 Tahun 2011 Penetapan Pt Geo Dipa Energi Sebagai Perusahaan Perseroan (persero) Pt Geo Dipa Energi
63 Tahun 2011 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pembentukan Credit Guarantee And Investment Facility
64 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Monetary Fund
65 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Bank For Reconstruction And Development
66 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asian Development Bank
67 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Development Bank
68 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Fund For Agricultural Development
69 Tahun 2011 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Pendirian Asean Infrastructure Fund
70 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Corporation For The Development Of The Private Sector
71 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial
72 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Inhutani I
73 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT Dirgantara Indonesia
74 Tahun 2011 Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
75 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan
76 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I
77 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengerukan Indonesia
78 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV
79 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *