| Nomor |
Tentang |
| 1 Tahun 2013 |
Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan |
| 2 Tahun 2013 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan |
| 3 Tahun 2013 |
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri |
| 4 Tahun 2013 |
Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah |
| 5 Tahun 2013 |
Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Mitra Usaha Dan Pengguna Perseorangan |
| 6 Tahun 2013 |
Pemberdayaan Peternak |
| 7 Tahun 2013 |
Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser |
| 8 Tahun 2013 |
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang |
| 9 Tahun 2013 |
Perusahaan Umum (perum) Perikanan Indonesia |
| 10 Tahun 2013 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Perkebunan Nusantara I |
| 11 Tahun 2013 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Perkebunan Nusantara II |
| 12 Tahun 2013 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Perkebunan Nusantara III |
| 13 Tahun 2013 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Perkebunan Nusantara IX |
| 14 Tahun 2013 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Perkebunan Nusantara XII |
| 15 Tahun 2013 |
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos |
| 16 Tahun 2013 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry |
| 17 Tahun 2013 |
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah |
| 18 Tahun 2013 |
Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu |
| 19 Tahun 2013 |
Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil |
| 20 Tahun 2013 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil |
| 21 Tahun 2013 |
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan |
| 22 Tahun 2013 |
Perubahan Kelima Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |
| 23 Tahun 2013 |
Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia |
| 24 Tahun 2013 |
Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia |
| 25 Tahun 2013 |
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya |
| 26 Tahun 2013 |
Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakarawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia |
| 27 Tahun 2013 |
Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakarawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia |
| 28 Tahun 2013 |
Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/dudanya |
| 29 Tahun 2013 |
Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan |
| 30 Tahun 2013 |
Pengesahan Protocol To Implement The Second Package Of Specific Commitments Under The Agreement On Trade In Services Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People’s Republic Of China (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Kedua Komitmen Spesifik Di Bawah Persetujuan Perdagangan Jasa Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China) |
| 31 Tahun 2013 |
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian |
| 32 Tahun 2013 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan |
| 33 Tahun 2013 |
Perluasan Kesempatan Kerja |
| 34 Tahun 2013 |
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kertas Leces |
| 35 Tahun 2013 |
Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Pt Kertas Padalarang |
| 36 Tahun 2013 |
Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Pt Kertas Padalarang |
| 37 Tahun 2013 |
Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Primissima |
| 38 Tahun 2013 |
Penghasilan, Fasilitas, Penghargaan, Dan Hak-hak Lain Bagi Kepala Dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan |
| 39 Tahun 2013 |
Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Persero (persero) Pt Semen Baturaja |
| 40 Tahun 2013 |
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Narkotika |
| 41 Tahun 2013 |
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah |
| 42 Tahun 2013 |
Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum |
| 43 Tahun 2013 |
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol |
| 44 Tahun 2013 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saha, Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Ii |
| 45 Tahun 2013 |
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| 46 Tahun 2013 |
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu |
| 47 Tahun 2013 |
Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya |
| 48 Tahun 2013 |
Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2013 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan |
Leave a Reply