Ahmad Abdul Haq

Pada Klinik PA 2025 yang diselenggarakan secara daring pada 13 Maret 2025, berbagai terobosan dalam pelaporan capaian output (caput) diperkenalkan kepada satuan kerja (satker). Acara ini menghadirkan dua narasumber utama:

• Pak Marsanto (Direktorat Jenderal Anggaran), yang membahas asesmen RO dan standarisasi pelaporan.
• Pak Heru Cahyadi (Direktorat Pelaksanaan Anggaran), yang menjelaskan implementasi pelaporan caput dalam aplikasi Sakti dan evaluasi kinerja anggaran.

Di era digitalisasi pengelolaan keuangan negara, pelaporan caput semakin menjadi sorotan. Pemerintah terus memperbaiki sistemnya untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan output yang sesuai. Tahun 2025 membawa sejumlah perubahan signifikan dalam mekanisme pelaporan caput yang perlu dipahami oleh setiap satker. Apa saja yang baru, dan bagaimana satker dapat beradaptasi dengan perubahan ini?

1. Asesmen RO: Standarisasi yang Tak Bisa Diabaikan

Sebelum satker bisa mulai melaporkan capaian output, ada satu langkah penting yang kini wajib dilakukan: asesmen RO (Rencana Output). Asesmen ini bertujuan untuk:

• Menstandarisasi cara pelaporan di seluruh satker.
• Memastikan bahwa capaian output bisa dibandingkan secara objektif.
• Menghindari kesalahan dalam pengukuran kinerja.

Dengan adanya asesmen RO, setiap satker perlu memahami apakah output mereka termasuk kategori statis atau dinamis, bagaimana cara pelaporannya (tahapan, otomatis, atau periodik), serta bagaimana polarisasi capaian dan waktu harus diperhitungkan.

2. Validasi Data: Tidak Bisa Lagi Sembarangan

Salah satu perubahan besar dalam pelaporan caput adalah validasi ketat terhadap data yang diinput. Beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dan kini bisa terdeteksi oleh sistem antara lain:

• Capaian output dilaporkan nol meskipun anggaran sudah terealisasi.
• Capaian output lebih rendah dari realisasi anggaran.
• RO baru tidak memiliki asesmen yang valid.

Jika satker tidak melewati tahap validasi ini, maka data yang dikirimkan akan ditolak oleh sistem. Artinya, proses pelaporan kini harus lebih teliti dan akurat.

3. Sinkronisasi Data Antarsistem: Tidak Perlu Input Ganda

Sebelumnya, satker harus mengisi data capaian output di beberapa platform berbeda, termasuk Sakti dan sistem monitoring lainnya. Kini, ada integrasi data antara Sakti dan sistem lain seperti imonevas Bappenas, sehingga:

• Satker tidak perlu lagi melakukan input ganda.
• Data yang dimasukkan di Sakti secara otomatis dapat digunakan oleh sistem lain.
• Pelaporan menjadi lebih efisien dan mengurangi risiko perbedaan data antarplatform.

4. Proyeksi Target Output: Lebih dari Sekadar Angka

Mulai tahun ini, satker tidak hanya diminta untuk melaporkan capaian output tetapi juga memproyeksikan target capaian output bulanan di awal tahun. Perubahan ini memungkinkan:

• Evaluasi lebih cepat terhadap progres pelaksanaan program.
• Identifikasi dini terhadap program yang berisiko tidak mencapai target.
• Pemantauan realisasi dibandingkan target untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran.

5. Peran Kanwil DJPb dan KPPN Makin Krusial

Dengan semakin kompleksnya sistem pelaporan caput, peran Kanwil DJPb dan KPPN semakin besar dalam:

• Memberikan pendampingan kepada satker agar memahami aturan baru.
• Memantau kualitas data yang dikirimkan oleh satker.
• Mengidentifikasi satker yang mengalami kesulitan dan memberikan solusi teknis.

6. Temuan BPK: Data Caput Kini Lebih Diperhatikan

Salah satu alasan utama diperketatnya mekanisme pelaporan adalah hasil audit BPK yang menemukan banyak ketidaksesuaian dalam laporan caput. Contoh temuan yang sering muncul:

• Capaian output 100% tetapi realisasi anggaran nol.
• Realisasi anggaran 100% tetapi output yang dihasilkan sangat rendah.
• Data output yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.

Dengan sistem validasi baru, kesalahan seperti ini bisa dicegah sejak awal sebelum data dikirim.

Kesimpulan: Satker Harus Lebih Proaktif dalam Pelaporan Caput

Perubahan dalam sistem pelaporan capaian output bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas anggaran negara. Satker harus lebih proaktif dalam memahami:

• Bagaimana melakukan asesmen RO dengan benar.
• Bagaimana memanfaatkan fitur validasi di Sakti agar data tidak ditolak.
• Bagaimana menyusun proyeksi target output yang realistis.

Dengan mengikuti perubahan ini, satker tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berkontribusi dalam membangun pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan efektif. Apakah satker Anda sudah siap menghadapi transformasi ini?