Ahmad Abdul Haq

Jimmy S Harianto

Den Haag, Kompas

Kota-kota delta di pesisir utara Jawa, seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya, terancam terendam banjir dan rob parah apabila tidak memikirkan sumber air minum alternatif. Penurunan permukaan tanah yang begitu parah akibat penyedotan air tanah dalam sekitar lima puluh tahun bisa membuat seluruh Semarang kena rendaman banjir.

Hal tersebut diungkapkan Johan Helmer, salah satu ahli pengelola air Belanda yang sehari-hari adalah pejabat Dewan Air di salah satu distrik pengendali air laut di Gouda, Belanda utara, Rabu (25/8).

”Ancaman terhadap Semarang sebenarnya mirip dengan Belanda, yang selalu harus mewaspadai laut,” ungkap Helmer pula. Bahkan, Belanda—yang pada tahun 1953 dilanda banjir laut parah yang menewaskan ribuan jiwa dan menghancurkan kota-kota Belanda—sampai kini harus terus-menerus mengelola sebagian besar wilayahnya yang memang di bawah permukaan laut.

”Daerah terendah di Belanda (di Gouda) mencapai 7 meter di bawah permukaan laut. Ini permukaan tanah terendah di seluruh Eropa. Namun, sekarang wilayah yang dulu laut itu menjadi lahan pertanian yang subur dan bahkan dihuni penduduk,” ungkapnya. Semuanya itu bisa terjadi setelah pengalaman buruk 1953, yang membuat Belanda dipaksa mengelola daratan yang senantiasa terancam amukan air laut.

Jakarta lebih parah

Penurunan permukaan tanah akibat penyedotan air tanah di pesisir Jakarta, menurut Helmer, justru lebih parah daripada Semarang. ”Jika di Semarang permukaan tanah turun 5-10 sentimeter per tahun, Jakarta mencapai 15 cm per tahun,” katanya.

Di Belanda, Dewan Air merupakan lembaga terpandang dan bahkan ”memiliki suara kuat” dalam tatanan pemerintahan Belanda.

Jakarta, Semarang, dan Surabaya, menurut Helmer, perlu mencari solusi sumber air minum alternatif di luar air tanah. Sumber itu bisa dari sungai dan air hujan. Kebutuhan ini sungguh mendesak jika tidak mau kota-kota delta di pesisir utara Jawa terendam air banjir dan rob sepanjang waktu.

Pilot proyek mengatasi banjir dan rob Semarang, menurut Helmer, memang sudah mulai dilakukan dengan di antaranya bantuan dari Pemerintah Belanda senilai 7 miliar euro, yakni dengan membangun polder penampung air dan saluran pengendali banjir di wilayah Kali Banger di Semarang utara.

Kesepakatan sudah dilakukan sejak 2001 antara Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pekerjaan Umum waktu itu, dan Pemerintah Kerajaan Belanda.

Tahun 2003 mulai dicapai kesepakatan teknis dan pada tahun 2007 sudah dicapai kesepakatan kerja antara Pemerintah Kota Semarang dan Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK), salah satu Dewan Distrik Pengelola Air Belanda, untuk mengerjakan pilot proyek Unit Banger.

Diharapkan, tahun 2012, polder dan kanal pengendali banjir Semarang ini sudah akan mulai beroperasi.

”Hanya saja, setelah proyek itu terlaksana, yang paling penting adalah pengelolaan setelahnya. Apabila tidak dikelola sebaik-baiknya, proyek itu akan sia-sia,” ungkap Helmer.

Adapun wilayah Kali Banger, yang jadi pilot proyek antara Indonesia dan Belanda itu, kini merupakan kawasan padat dengan setidaknya 100.000 penduduk rata-rata miskin, yang hampir setiap hari mengalami rendaman rob atau banjir.