Nomor |
Tentang |
KEP-6/PB/2016 |
Pengelola Pengaduan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
KEP-10/PB/2016 |
Penetapan Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara |
KEP-15/PB/2016 |
Tim Utilisasi Sistem Absensi Elektronik Palm Vein Reader pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016 |
KEP-16/PB/2016 |
Tim Interdependensi Pengelola Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016 |
KEP-17/PB/2016 |
Penunjukan Bangkok Bank PCL Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik |
KEP-18/PB/2016 |
Penunjukan PT Bank CTBC Indonesia Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik |
KEP-19/PB/2016 |
Penunjukan PT Bank Bukopin, Tbk Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik |
KEP-20/PB/2016 |
Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016 |
KEP-24/PB/2016 |
Pembagian Tugas di Lingkungan Direktorat Sistem Perbendaharaan |
KEP-25/PB/2016 |
Tim Implementasi Pengembangan Program Mentoring Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016 |
KEP-35/PB/2016 |
Pengelola Penatausahaan Barang Milik Negara Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016 |
KEP-55/PB/2016 |
Tim Pembinaan Pelaksanaan Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016 |
KEP-56/PB/2016 |
Tim Implementasi Pemilihan Pegawai Berprestasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016 |
KEP-69/PB/2016 |
Tim Perumusan Program Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan di Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016 |
KEP-70/PB/2016 |
Tim Penyusun Grand Design Pengelolaan Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016 – 2019 |
KEP-75/PB/2016 |
Penunjukan PT Bank Mega Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik |
KEP-76/PB/2016 |
Penunjukan PT Bank Muamalat Indonesia Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik |
KEP-77/PB/2016 |
Tim Implementasi Kamus Hard Competency Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016 |
KEP-78/PB/2016 |
Tim Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahun 2016 |
KEP-80/PB/2016 |
Komite Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016 |
KEP-84/PB/2016 |
Tim Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Terhadap Temuan Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2015 dan Tahun-Tahun Sebelumnya |
KEP-89/PB/2016 |
Tim Pembina Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Percepatan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Bendahara Umum Negara |
KEP-91/PB/2016 |
Tim Pengelola dan Kontributor/Pembuat Artikel E-Learning Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016 |
KEP-96/PB/2016 |
Penunjukan PT Bank Mestika Dharma Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik |
KEP-97/PB/2016 |
Penunjukan PT Bank Jtrust Indonesia Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik |
KEP-101/PB/2016 |
Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit (Project Management Office) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016 |
KEP-108/PB/2016 |
Pembentukan Tim Penilai Usulan Tarif dan Remunerasi Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2016 |
KEP-118/PB/2016 |
Tim Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ke Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan |
KEP-120/PB/2016 |
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Staf Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran, Staf Pembatu Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan TA 2016 |
KEP-121/PB/2016 |
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan TA 2016 |
KEP-122/PB/2016 |
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan TA 2016 |
KEP-130/PB/2016 |
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Bendahara Umum Negra Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 |
KEP-138/PB/2016 |
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Tim Penyempurnaan dan Penyederhanaan Peraturan Pelaksanaan Anggaran |
KEP-139/PB/2016 |
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Tim Pengelolaan dan Pengembangan Helpdesk Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 |
KEP-146/PB/2016 |
Tim Monitoring Pelaksanaan Anggaran Program Prioritas Pemerintah Tahun 2016 |
KEP-147/PB/2016 |
Penunjukan PT Bank Mayapada Internasional Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik |
KEP-148/PB/2016 |
Penunjukan PT Bank Ganesha Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik |
KEP-149/PB/2016 |
Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Perencanaan Kas Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2016 |
KEP-152/PB/2016 |
Tim Pengembangan Sistem Informasi Badan Layanan Umum |
KEP-153/PB/2016 |
Tim Analisis Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Tahun 2015 danTahun 2016 |
KEP-154/PB/2016 |
Penunjukan PT Bank Woori Saudara 1906 Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik |
KEP-155/PB/2016 |
Tim Persiapan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
KEP-180/PB/2016 |
Pembentukan Tim Implementasi Progran Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016 |
KEP-182/PB/2016 |
Tim Uji Coba Aplikasi Sistem Aplikasi Akuntansi Instansi Berbasis Akrual, Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan kuntansi Barang Milik Negara, dan Aplikasi Persediaan Tahun 2016 |
KEP-186/PB/2016 |
Standar Kompetensi Bagi Pejabat Eselon IV dan Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
KEP-223/PB/2016 |
Tim Layanan Informasi Perbendaharaan Berbasis Web |
KEP-246/PB/2016 |
Tim Kajian Fiskal Regional Tahun 2016 |
KEP-247/PB/2016 |
Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
KEP-255/PB/2016 |
Penetapan Pemenang Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara |
KEP-258/PB/2016 |
Tim Task Force Perumusan Kajian Jabatan Fungsional Bendahara |
KEP-260/PB/2016 |
Pembentukan Kelompok Kerja Pengelola Data Referensi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2016 |
KEP-261/PB/2016 |
Pedoman Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara |
KEP-262/PB/2016 |
Tim Penyusunan, Penilaian, Monitoring, dan Evaluasi Laporan Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2016 |
KEP-265/PB/2016 |
Pembentukan Tim Penyusunan Grand Design Sistem Perbendaharaa |
KEP-266/PB/2016 |
Pembentukan Tim Pengelola Jurnal “Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik” Tahun 2016 |
KEP-269/PB/2016 |
Pembentukan Jurnal “Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik” |
KEP-270/PB/2016 |
Tim Pemutakhiran Bagan Akun Standar Tahun 2016 |
KEP-281/PB/2016 |
Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tahap II |
KEP-283/PB/2016 |
Pembentukan Kelompok Kerja Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016 |
KEP-287/PB/2016 |
Tata Cara Review Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
KEP-288/PB/2016 |
Tim Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Tahun 2016 |
KEP-289/PB/2016 |
Penunjukan Duta Transformasi Kelembagaan pada Unit Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016 |
KEP-290/PB/2016 |
Tim Pengelola Aplikasi Training Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016 |
KEP-329/PB/2016 |
Penunjukan PT Bank Jasa Jakarta Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik |
KEP-337/PB/2016 |
Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-152/PB/2016 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Sistem Informasi Badan Layanan Umum |
KEP-356/PB/2016 |
Metode Verifikasi Kelebihan Key Performance Indicator Pemimpin Badan Layanan Umum Bidang Layanan Lainnya |
KEP-360/PB/2016 |
Pembentukan Tim Persiapan Dalam Rangka Penilaian Kontor Wilayah Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2016 |
KEP-363/PB/2016 |
Perubahan ketujuh Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-157/PB/2015 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar |
KEP-372/PB/2016 |
Penunjukan PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik |
KEP-424/PB/2016 |
Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
KEP-427/PB/2016 |
Tim Penyusunan Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Tahun 2016 |
KEP-428/PB/2016 |
Layanan Pengguna Terintegrasi HAI-DJPBN |
KEP-447/PB/2016 |
Rekonsiliasi Atas Rekapitulasi Data PNBP Secara Terpusat |
KEP-462/PB/2016 |
Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-281/PB/2015 tentang Pelaksanaan Piloting SAKTI Tahap II |
KEP-468/PB/2016 |
Tim Penilai Bank Penyimpan Dana Reboisasi Tahun 2016 |
KEP-469/PB/2016 |
Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-118/PB/2016 tentang Tim Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dari KPPN ke Satker di Lingkungan Kementerian Pertahanan |
KEP-473/PB/2016 |
Tim Implementasi Sistem Informasi Kredit Program Tahun 2016 |
KEP-487/PB/2016 |
Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-138/PB/2016 tentang Tim Penyempurnaan dan Penyederhanaan Peraturan Pelaksanaan Anggaran |
KEP-525//PB/2016 |
Pemantauan Terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
KEP-537//PB/2016 |
Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
KEP-539//PB/2016 |
Tim Verifikasi dan Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2015 |
KEP-540//PB/2016 |
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Selaku Ketua Tim Pelaksana pada Tim Pengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara |
KEP-546//PB/2016 |
Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-281/PB/2016 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tahap II |
KEP-559//PB/2016 |
Penunjukan PT Bank Mega Syariah Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik |
KEP-584//PB/2016 |
Penunjukan PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk Sebagai Bank Penyalur Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia Secara Terpusat |
KEP-593//PB/2016 |
Tata Cara Pengumpulan Bahan dan Keterangan, dan Investigasi Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
KEP-603//PB/2016 |
Pembentukan Project Implementing Unit Subkomponen Peningkatan Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Kegiatan Public Financial Management Multi Donor Trust Fund Tahun Anggaran 2016 |
KEP-606//PB/2016 |
Pembentukan Forum Kajian dan Tim Pengelola Indonesia Treasury Update: Laporan Perkembangan Ekonomi Makro, Fiskal, dan Perbendaharaan Tahun Anggaran 2016 |
KEP-615//PB/2016 |
Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-157/PB/2015 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar |
KEP-616//PB/2016 |
Tim Ad Hoc Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas Kas Umum Negara Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat (LPE KUN UAPBUN AP) Tahun 2016 |
KEP-626//PB/2016 |
Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Sebagai Bank Penyalur Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Iindonesia/Anggota Kepolisian Republik IndonesiaSecara Terpusat |
KEP-627//PB/2016 |
Penunjukan PT Bank BRISyariah Sebagai Bank Penyalur Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Iindonesia/Anggota Kepolisian Republik IndonesiaSecara Terpusat |
KEP-639//PB/2016 |
Tim Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Usulan Pembentukan Tim Lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2017 |
KEP-640//PB/2016 |
Metode Permohonan Persetujuan Pemberian Insentif Kinerja Atas Kelebihan Capaian Key Performance Indicator Pemimpin Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan |
KEP-642//PB/2016 |
Penetapan Peringkat Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2015 |
KEP-658//PB/2016 |
Penunjukan PT Bank Syariah Bukopin Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik |
KEP-659//PB/2016 |
Hasil Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah Tahun 2015 |
KEP-668//PB/2016 |
Tim Penilaian Calon Bank Penyimpanan Dana Reboisasi Tahun 2016 |
KEP-674//PB/2016 |
Tim Ad Hoc Penajaman Fungsi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Spending Review |
KEP-703//PB/2016 |
Standar Kompetensi Pembina Pengelola Perbendaharaan (Treasury Management Representative) |
KEP-737//PB/2016 |
Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-89/PB/2016 tentang Tim Pembina Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Percepatan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Bendahara Umum Negara |
KEP-744//PB/2016 |
Standar Operasional Prosedur Direktorat Sistem Manajemen Investasi |
KEP-760//PB/2016 |
Pedoman Tata Naskah Sertifikasi Bendahara |
KEP-761//PB/2016 |
Pedoman Tata Penomoran Sertifikat Diklat Pembina Pengelola Perbendaharaan (Treasurusy Management Reppresentative) |
KEP-762//PB/2016 |
Penunjukan Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel Sebagai Bank Penyalur Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Terpusat |
KEP-763//PB/2016 |
Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-54/PB/2014 tentang Penunjukan Bank Operasional I Pusat Sebagai Penyalur Dana dan Surat Perintah Transfer dalam rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara |
KEP-771//PB/2016 |
Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-233/PB/2012 tentang Penunjukan Bank Umum sebagai Penyalur Dana SP2D dan SPT dalam rangka Pengembangan dan Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Tahun 2013 |
KEP-773//PB/2016 |
Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-326/PB/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pencetakan, serta Pemusnahan Rupiah Lingkup Kementerian Keuangan |
KEP-774//PB/2016 |
Standar Operasional Prosedur Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum |
KEP-775//PB/2016 |
Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-187/PB/2013 tentangPembagian Beban Kerja KPPN Jakarta I, Jakarta II, Jakarta III, Jakarta IV, Jakarta V, Jakarta VI, dan Jakrata VII |
KEP-782//PB/2016 |
Penunjukan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Sebagai Bank Penyalur Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Terpusat |
KEP-783//PB/2016 |
Penunjukan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Sebagai Bank Penyalur Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Terpusat |
KEP-784//PB/2016 |
Pembentukan Unit Reaksi Cepat Penanganan Kedaruratan Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
KEP-791//PB/2016 |
Task Force Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2016 |
KEP-795//PB/2016 |
Penunjukan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Sebagai Bank Penyalur Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Terpusat |
KEP-796//PB/2016 |
Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
KEP-797//PB/2016 |
Standar Operasional Prosedur Direktorat Sistem Perbendaharaan |
KEP-798//PB/2016 |
Penunjukan PT Bukopin Sebagai Bank Penyalur Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Terpusat |
KEP-799//PB/2016 |
Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Sebagai Bank Penyalur Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Terpusat |
KEP-800//PB/2016 |
Pedoman Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Ditjen Perbendahara |
KEP-801//PB/2016 |
Penunjukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan Sebagai Satuan Kerja Transaksi Transaksi Khusus Suspen Penerimaan |
KEP-802//PB/2016 |
Standar Operasional Prosedur Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi |
KEP-806//PB/2016 |
Penunjukan PT Bank BNI Syariah Sebagai Bank Penyalur Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Terpusat |
KEP-814//PB/2016 |
Pedoman Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara |
KEP-816//PB/2016 |
Kamus Hard Competency Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
KEP-817//PB/2016 |
Tim Kelompok Kerja Penyelenggara Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
KEP-818//PB/2016 |
Grand Design Pengelolaan Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2017-2019 |
KEP-819//PB/2016 |
Penunjukan PT Bank Syariah Mandiri Sebagai Bank Penyalur Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Terpusat |
saya membutuhkan KEP-814//PB/2016 tentang Pedoman Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Selamat sore, Ibu @aghniarahmatunnisa:disqus 🙂
Ibu dapat mengunduh produk hukum yang Ibu inginkan melalui artikel ini: http://www.wikiapbn.org/keputusan-dirjen-perbendaharaan-nomor-kep-814pb2016/ .
Terima kasih atas kunjungan dan komentar Ibu.
Mohon untuk dikirimkan KEP-796/PB/2016 terima kasih
Hallo, Bapak Mus Safak 🙂
Bapak dapat mengunduh produk hukum tersebut melalui http://www.wikiapbn.org/keputusan-dirjen-perbendaharaan-nomor-kep-796pb2016/
Untuk Bapak ketahui juga bahwa Wikiapbn tidak dapat melayani pengiriman berkas.