Tag Archives: Artikel dengan Pranala Produk Hukum yang Belum Lengkap
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-9420/PB.1/2015
Penyampaian Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-317/PB/2015 tentang Peringkat Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Wilayah (UAPPA-W) lingkup Ditjen Perbendaharaan Tahun 2014
Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-317/PB/2015
Peringkat Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Wilayah (UAPPA-W) lingkup Ditjen Perbendaharaan Tahun 2014
Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-9241/PB/2015
Penuntasan Pelaksanaan Pilot Project Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan
Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-9180/PB/2015
Penyusunan Pseudo Laporan Keuangan Tahun 2015
Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015
Standar Operasional Prosedur pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Surat Direktur Transformasi Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan Nomor S-8450/PB.8/2015
Optimalisasi Tugas Bidang SKKI dan Seksi MSKI Dalam Penyelesaian Pending Issues pada KPPN
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2015
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2015








