Tag Archives: Artikel dengan Pranala Produk Hukum yang Belum Lengkap
Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-28/PB/2016
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rutin Kantor Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2016
Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs Pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016
Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum Secara Terpusat
Keputusan Dirjen Perbendaharaan Tahun 2016
Nomor Tentang KEP-6/PB/2016 Pengelola Pengaduan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan KEP-10/PB/2016 Penetapan Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara KEP-15/PB/2016 Tim Utilisasi Sistem Absensi Elektronik Palm Vein Reader pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2016 KEP-16/PB/2016 Tim Interdependensi Pengelola Sumber
Naskah Perjanjian Dirjen Perbendaharaan Nomor PRJ-181/PB/2015
PERJANJIAN JASA PELAYANAN PERBANKAN SEBAGAI BANK PERSEPSI YANG MELAKSANAKAN SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA) PENERIMAAN ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DENGAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. Nomor: PRJ- 181/PB/2015 Nomor: B.930-DIR/HBL.1/12/2015 Tanggal: 31
