Ahmad Abdul Haq

Gedung Keuangan Negara (GKN) adalah kantor perwakilan vertikal Kementerian Keuangan yang terletak di beberapa daerah di Indonesia. GKN memiliki tugas dan fungsi sebagai perwakilan Kementerian Keuangan dalam memberikan pelayanan masyarakat serta penyelenggaraan urusan bidang keuangan dan kekayaan negara di daerah bersangkutan.

GKN tersebar di beberapa ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota. Seluruh GKN tersebut secara administratif berada dibawah koordinasi unit Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan pembinaannya selama ini dilaksanakan oleh Biro Perlengkapan.

Sedangkan untuk pengelolaan GKN di daerah, telah diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 124/KMK.01/1983 tentang Kedudukan, Tugas/Kewajiban, dan Tanggung Jawab Kepala Perwakilan Departemen Keuangan dan Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara.

Kepala Rumah Tangga GKN

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 124/KMK.01/1983 dalam Bab IV Pasal 12 s.d. 14 mengatur mengenai Kepala Rumah Tangga GKN sebagai berikut:

• Kepala Rumah Tangga GKN ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari Pejabat dalam lingkungan Kementerian Keuangan yang berkantor di GKN, atas usul Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan;
• Kepala Rumah Tangga GKN bukan merupakan jabatan/organisasi struktural;
• Kepala Rumah Tangga GKN diberi wewenang pengelolaan anggaran perawatan GKN, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan secara hierarkhis melalui Kepala Perwakilan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
• Kepala Rumah Tangga GKN bertanggungjawab atas perawatan dan pemeliharaan umum kebersihan, saniter, keamanan dan ketertiban lingkungan GKN;
• Kepala Rumah Tangga GKN diwajibkan bekerjasama dengan Kepala Perwakilan dan para Kepala Kantor dalam menentukan kebijaksanaan pokok dan pengawasan pengelolaan dan pemeliharaan GKN.

Daftar GKN

1. GKN Ambon
2. GKN Balikpapan
3. GKN Banda Aceh
4. GKN Bandung
5. GKN Biak
6. GKN Denpasar I
7. GKN Denpasar II
8. GKN Jayapura
9. GKN Kupang
10. GKN Makassar
11. GKN Mamuju
12. GKN Manado
13. GKN Manokwari
14. GKN Medan
15. GKN Palembang
16. GKN Semarang I
17. GKN Semarang II
18. GKN Singaraja
19. GKN Sorong
20. GKN Surabaya I
21. GKN Surabaya II
22. GKN Yogyakarta

Referensi

• Buku Profil Kementerian Keuangan Tahun 2014
• Profil Perwakilan Kementerian Keuangan, diakses 12-12-2014