Ahmad Abdul Haq

Dasar Hukum (Mengingat)

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan

Riwayat

Mencabut: Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-133/PB/2014 tentang Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Ditindaklanjuti dengan: Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-8748/PB.1/2015 tentang Penjelasan dan Penyampaian Terkait KEP-287/PB/2015 Tentang SOP pada KPPN

Download

• ftp://ftp1.djpb.kemenkeu.go.id/peraturan/kepdirjen/2015/kep_287_pb_2015/
• https://www.dropbox.com/s/yhk78s7t399pyvg/kep_287_pb_2015_OPT.zip