Ahmad Abdul Haq

Dasar Hukum (Mengingat)

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Riwayat

Mencabut Sebagian: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (mencabut Pasal 200 sampai dengan Pasal 216)

Ditindaklanjuti dengan:

• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Download

• http://www.bpn.go.id/DesktopModules/EasyDNNNews/DocumentDownload.ashx?portalid=0&moduleid=1658&articleid=2136&documentid=1981
• http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/6TAHUN2014UU.HTM

Daftar Isi

1. Ketentuan Umum
2. Kedudukan dan Jenis Desa
   1. Kedudukan
   2. Jenis Desa
3. Penataan Desa
4. Kewenangan Desa
5. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
   1. Pemerintah Desa
   2. Kepala Desa
   3. Pemilihan Kepala Desa
   4. Pemberhentian Kepala Desa
   5. Perangkat Desa
   6. Musyawarah Desa
   7. Badan Permusyawaratan Desa
   8. Penghasilan Pemerintah Desa
6. Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa
7. Peraturan Desa
8. Keuangan Desa dan Aset Desa
   1. Keuangan Desa
   2. Aset Desa
9. Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
   1. Pembangunan Desa
      1. Perencanaan
      2. Pelaksanaan
      3. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa
   2. Pembangunan Kawasan Perdesaan
   3. Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
10. Badan Usaha Milik Desa
11. Kerja Sama Desa
    1. Kerja Sama antar-Desa
    2. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
    1. Lembaga Kemasyarakatan Desa
    2. Lembaga Adat Desa
13. Ketentuan Khusus Desa Adat
    1. Penataan Desa Adat
    2. Kewenangan Desa Adat
    3. Pemerintahan Desa Adat
    4. Peraturan Desa Adat
14. Pembinaan dan Pengawasan
15. Ketentuan Peralihan
16. Ketentuan Penutup