Author Archives: Ahmad Abdul Haq
Pakta Integritas
Pakta Integritas (bahasa Inggris: Integrity Pact) adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak daerah atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
Ketentuan Penutup Peraturan Perundang-undangan
Ketentuan Penutup Peraturan Perundang-undangan adalah bagian terakhir dari Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.
Bagian Anggaran
Bagian Anggaran (BA) adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara.
In Memoriam Bakorstanas
Sumber: Satunet.com (http://satunet.com/artikel/isi/00/03/09/9023.html) Oleh Munir, S.H. Presiden Abdurrahman Wahid kembali mengambil keputusan strategis bagi proses pembenahan kehidupan bernegara, yaitu membubarkan Bakorstanas (Badan Koordinasi Stabilitas dan Keamanan Nasional). Keputusan yang demikian penting itu tampaknya bergerak dari kesadaran bahwa salah satu hambatan
Zakat/Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib
Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2015
Mekanisme Pembatalan Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat Pengesahan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Materi Penyuluhan Perbendaharaan
Materi Penyuluhan Perbendaharaan mencakup ruang lingkup yang terbagi berdasarkan kelompok pelaksanaan tugas kebendaharaan di satker yaitu penyuluhan Pelaksanaan Anggaran dan penyuluhan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran.
Struktur, Tanggung Jawab, dan Tugas Tim Penyuluh Perbendaharaan
Struktur, tugas, dan tanggung Jawab Tim Penyuluh Perbendaharaan tercantum dalam lampiran Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-29/PB/2011 tentang Pedoman Penyuluhan Perbendaharaan Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
Nomenklatur
Nomenklatur atau Tata Nama adalah sebutan atau penamaan bagi suatu unit organisasi yang lazim digunakan instansi pemerintah.
