JIL Edisi Indonesia

Kata-kata yang selalu saya ingat dari Roger Williams, seorang pejuang gigih kebebasan beragama di Amerika, adalah “iman yang dipaksakan akan terasa “bau” di hidung Tuhan”. Masyarakat tidak bisa dicegah untuk memeluk keyakinan apapun, asal keyakinan itu tidak menimbulkan kerusakan fisik yang melanggar hukum sipil yang ada. Inilah prinsip kebebasa beragama yang menurut saya konsisten dengan deklarasi Qur’an, “la ikraha fil al-din”.

Pada kesempatan lain, al-Ghazali mengkritik para teolog (ahli kalam) yang mengkafirkan masyarakat umum hanya karena mereka tidak mengerti dalil-dalil teologi. Al-Ghazali menyatakan bahwa ada banyak cara untuk mengetahui Tuhan. Dan surga tidak hanya dimonopoli oleh kaum teolog. Atas dasar itulah maka, bagi Kiai Husein, sesungguhnya al-Ghazali adalah seorang pemikir bebas yang mengusung ide-ide kebebasan.

“Kenapa Tahafut al-Falâsifah begitu berhasil? Itu tidak lain karena sebenarnya al-Ghazali memang paham apa yang dia mau kritik,” kata Mulyadi. Ia lalu menambahkan bahwa dari kitab al-Ghazali lainnya, Al-Munqidz min al-Dlalâl, sebenarnya kita tahu posisi “epistemologis” al-Ghazali, yaitu: janganlah mengkritik sesuatu kalau anda belum memahami betul apa yang mau anda kritik.

Dalam pandangan kaum puritan, keduanya bukan saja dianggap moderat. Lebih dari itu, mereka bahkan dicap liberal dan telah keluar dari Islam. Tuduhan tersebut lantaran keduanya dianggap terlalu mengedepankan aspek mashlahah (kebajikan publik) dan akal dalam analisis fikih, serta mengampanyekan terbukanya kembali pintu ijtihad dalam Islam.

Ibrahim Husein termasuk sosok pembaharu hukum Islam yang cenderung berani melahirkan gagasan-gagasan revolusioner pada masanya. Sikap revolusioner pemikirannya ditampilkan dalam upayanya merelatifkan syariah. Menurutnya syariah perlu dipikirkan, perlu diletakan sebagai produk manusia yang tidak bersifat absolut.

Karena meski sumber kenabian itu mempunyai hubungan dengan Yang Di Atas, yaitu Tuhan, tetapi ia sebenarnya juga bersumber dari bawah, yaitu masyarakat. Sejalan dengan pandangan kaum heterodoks adalah pandangan Fazlur Rahman yang mengatakan bahwa Nabi sesungguhnya bukanlah tukang pos yang hanya menyampaikan pesan. Sebaliknya, dalam menyampaikan wahyu, Nabi juga turut intervensi.

Konspirasi ini dibangun berdasarkan kepentingan yang saling menguntungkan: pemerintah membutuhkan legitimasi agama untuk melanggengkan kekuasaan politik yang diraihnya dengan cara-cara kotor, sementara bagi kubu Muslim radikal, koalisi dengan pemerintah merupakan kesempatan emas untuk menikmati kekuasaan yang mereka impikan.

Penitikberatan aspek-aspek sosial yang masuk dalam rumpun humaniora tadi, akan membantu secara metodologis agar kita sampai pada makna yang kehendaki teks. Hal ini tidak berarti teks Alquran akan kehilangan sakralitasnya lantaran didekati ilmu-ilmu kemanusiaan. Sebaliknya, ilmu tersebut merupakan alat bantu efektif yang dapat menghidupkan semangat teks keagamaan dalam konstalasi realitas sosial yang menjadi konsideran nilai filosofis wahyu.

Gerakan fundamentalisme, di manapun di semua agama, pada dasarnya sama saja: menjadikan agama sebagai kendaraan untuk meraih politik kekuasaan! Mereka umumnya tampil saleh di depan publik lengkap dengan aksesoris-aksesoris keagamaan, menunjukkan komitmen pada upaya mempertahankan nilai-nilai tradisional keagamaan dan berpretensi sebagai satu-satunya “penjaga gawang” tradisi keagamaan.

Dan, negara, yang salah satu fungsinya adalah menjadi payung buat semua warga yang berbeda paham dan keyakinan, ternyata kerap kali dengan mudahnya terkooptasi oleh kelompok-kelompok berpaham keagamaan tertentu yang mengatasnamakan mayoritas namun sesungguhnya hanya menggeneralisasi.