JIL Edisi Indonesia

Kita Dai bukan Kadi (Du’ât Lâ Qudlât), demikian judul dari risalah tipis yang ditulis tahun 1969 oleh Hasan Hudhaibi, seorang kadi Mesir yang kemudian menjadi Mursyid Ikhwanul Muslimin (IM) kedua, setelah Hasan Al Banna wafat. Secara khusus risalah ini menyeru jamaah IM kembali ke khittah, sebagai gerakan para juru-dakwah bukan para pendakwa.

Secara lughawi (bahasa), “tajdid” dapat diartikan dengan berbagai macam makna dengan satu pemahaman yang sama, yakni pembaruan, reformasi, pencerahan, dan “kelahiran kembali”. Namun yang jadi pertanyaan besar: ke arah mana pembaruan itu dilakukan, baik dari sisi “nazhariyah” (teoretis), “amaliyah” (praksis), maupun “sulukiyah” (moral)? Mau dibawa ke mana Islam ini; corak liberal, moderat atau Fundamentaliskah? Konservatif atau progresif?

Kebebasan beragama merupakan hak asasi tiap warganegara Indonesia yang telah dilindungi konstitusi NKRI. Hak sipil tiap anak bangsa itu harus tetap dilindungi oleh negara yang mengaku demokratis. Namun hak asasi yang paling mendasar itu, kini rentan dirampas dengan kekerasan oleh pihak-pihak tertentu. Negara yang demokratis tak boleh membiarkan tren itu berlangsung terus.

Sekarang adalah momentum yang tepat bagi NU untuk sosialisasi ke luar, tentu dengan meniscayakan adanya stok salesman yang mampu memasarkan gagasan moderat NU hingga menembus level dunia. Sosialisasi jelas bukan hanya untuk tujuan mengerem laju stigmatisasi Islam yang terus berjalan, melainkan juga untuk menggantikan model keislaman Timur Tengah yang dominan dan keras.

Namun, di sinilah letak soalnya: mungkinkah ide demokrasi yang bertumpu pada kebebasan dan otonomi dikawinkan dengan kekuatan militer yang bersandar pada jalan perang dan penaklukan. Yang satu mendambakan situasi dialogis, yang lain menargetkan dominasi. Diungkapkan dengan cara lain, bisakah cita-cita liberalisme (kebebasan dan self government) dicapai melalui imperialisme?

Masjid orang Syiah yang bersejarah dihancurkan oleh orang Sunni di Irak. Begitu juga sebaliknya reaksi yang muncul kemudian. Ini bukan hanya terjadi di Irak seperti diberitakan pekan-pekan ini, melainkan juga di negeri-negeri muslim lain seperti Pakistan. Di Indonesia, masjid kelompok Islam Ahmadiyah menjadi sasaran penghancuran sebagian umat Islam yang kontra.

Mungkinkah Pemerintah Indonesia berhasil memasukkan kurikulum berbasis HAM ke dalam pelajaran agama? Apa konsekuensi kebijakan itu bila diterapkan di sekolah-sekolah? Tidakkah lebih baik mengintegrasikan pengetahuan dan pemahaman HAM ke dalam mata pelajaran lain seperti Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan (PPKn) atau Budi Pekerti?

Kencangnya isu formalisasi syariat di beberapa kota di Jawa Barat memang punya akar tunggang sejarah sampai ke gerakan DI/TII. Namun, antusiasme memperjuangkan isu-isu yang tak langsung memenuhi hajat hidup masyarakat bisa mengalami involusi. Demikian perbincangan Novriantoni dari Jaringan Islam Liberal (JIL) Kamis (22/02) lalu, dengan Jajang Jahroni, peneliti PPIM, UIN Jakarta, yang meneliti perkembangan isu syariat di 10 kota di Jawa Barat.

Kini, konstitusi kita sedang dalam ujian, terutama pasal yang menyangkut kebebasan beragama. Ujian itu datang dari kasus Ahmadiyah. Kita tahu, beberapa waktu terakhir ini jemaah Ahmadiyah di sejumlah daerah mengalami ancaman fisik, tempat ibadah mereka dirusak, dan hak-hak mereka untuk menjalankan keyakinan dalam ancaman serius. Nasib jemaah Ahmadiyah kian buruk karena adanya pendapat keagamaan yang dikeluarkan sebuah lembaga Islam yang menyatakan kelompok ini sesat. Aparat keamanan tampaknya kurang berhasil memberikan perlindungan kepada mereka.

Dalam Islam sendiri, pembaruan bukanlah sesuatu yang baru dan sama sekali bukanlah agenda yang diciptakan oleh Amerika. Ia sudah ada sekurangnya sejak abad ke-19, ketika para pembaru Islam seperti Jamal al-Din al-Afghani (w. 1897) dan Muhammad Abduh (w. 1905) memulai gerakan ini di Mesir. Pada saat itu, agenda utama Reformasi Islam adalah membebaskan kaum mslim dari pemahaman agama yang sempit dan kaku.