Tag Archives: Artikel dengan Pranala Produk Hukum yang Belum Lengkap
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pembinaan hukum nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. BPHN dipimpin oleh seorang Kepala.
Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-133/PB/2014
Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan atau JDIH Kementerian Keuangan adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Direktur Pengelolaan Kas Negara, atau Direktur Sistem Manajemen Investasi. KPPN dipimpin oleh seorang Kepala.
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2014
Penatausahaan Penerimaan Negara pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014
Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025
Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-26/PB/2014
Standar Prosedur Operasi/ Standard Operating Procedures pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2014
Langkah-langkah Operasionalisasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat
