Tag Archives: Artikel dengan Pranala Produk Hukum yang Belum Lengkap
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013
Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Satuan Kerja Pengelola Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013
Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-29/MK.01/2013
Pengajuan Usul Pemberhentian dengan Hormat atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan/tanpa Hak Pensiun di Lingkungan Kementerian Keuangan
Surat Direktur Teknologi Informasi Perpajakan Ditjen Pajak Nomor S-1498/PJ.10/2013
Penyampaian Data SP2D dari Ditjen Perbendaharaan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 597/KM.01/2013
Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-32/PB/2013
Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-151/PB/2013
Standar Operasi Prosedur/Standard Operating Procedures Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Insentif Pegawai Ditjen Pajak
Artikel ini bukan tentang Insentif Pajak Insentif Ditjen Pajak atau disebut juga Imbalan Prestasi Kerja atau IPK atau Impres adalah insentif (Dirjen Pajak menyebutnya “insentip”) yang diberikan pada bulan-bulan tertentu kepada pegawai Ditjen Pajak dalam rangka mendorong peningkatan prestasi, pengabdian
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2013
Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Naskah Perjanjian Dirjen Perbendaharaan Nomor PRJ-11/PB/2013
PERJANJIAN JASA PELAYANAN PERBANKAN SEBAGAI BANK PERSEPSI/DEVISA PERSEPSI DALAM RANGKA PELAKSANAAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA) PENERIMAAN ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DENGAN PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK
