Category Archives: Dasar Pengetahuan

Rehabilitasi

Rehabilitasi dapat mengacu kepada:

Kenaikan Pangkat Reguler

Kenaikan Pangkat Reguler adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu dan diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. Kenaikan pangkat reguler diberikan sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (bahasa Inggris: Procurement) adalah kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD baik yag dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural melalui Pencalonan Terbuka

Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural melalui Pencalonan Terbuka adalah proses pengisian jabatan struktural tertentu melalui seleksi yang diinformasikan secara terbuka dan dapat diikuti oleh setiap pegawai (PNS) di lingkungan organisasi yang menyelenggarakan. Proses ini juga dikenal dengan sebutan Open Bidding Jabatan

Surat Utang Negara

Surat Utang Negara atau SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat atau P4B adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terukur, dan sinergis guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban

Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pemotongan TKPKN

Pemotongan TKPKN adalah pemotongan yang dikenakan terhadap Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) kotor yang seharusnya dibayarkan kepada pegawai Kementerian Keuangan atau pegawai negeri sipil lain yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pakta Integritas

Pakta Integritas (bahasa Inggris: Integrity Pact) adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.