Ahmad Abdul Haq

Dasar Hukum (Mengingat)

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016

Riwayat

Mencabut: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

Sistematika

1. Ketentuan Umum
2. Jenis Rekening
3. Kewenangan Pengelolaan Rekening
   1. Kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga
   2. Kewenangan Bendahara Umum Negara
4. Pembukaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga
   1. Kewenangan Pemberian/Penolakan Persetujuan Pembukaan Rekening
   2. Pengajuan Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening
   3. Penilaian Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening
   4. Persetujuan/Penolakan Terhadap Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening
   5. Pembukaan Rekening
   6. Perubahan Bank Tempat Rekening Dibuka
5. Pengoperasian Rekening
   1. Bunga/Nisbah dan/atau Jasa Giro Rekening
   2. Pendebitan Rekening
   3. Penggunaan Virtual Account
   4. Pembukuan dan Penatausahaan Rekening
6. Pelaporan Saldo Rekening Milik Satuan kerja Lingkup kementerian Negara/Lembaga
7. Pelaporan dan Pengendalian Rekening oleh Kuasa BUN
   1. Pelaporan Rekening
   2. Pengendalian Rekening
8. Sanksi Blokir dan Penutupan Rekening
   1. Sanksi Blokir Rekening
   2. Penutupan Rekening
9. Ketentuan Lain-lain
10. Ketentuan Penutup

Download

• http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2017/bn1727-2017.pdf
• http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/182~PMK.05~2017Per.pdf
• https://oygabusmi.files.wordpress.com/2017/12/182pmk-052017per.pdf

Pranala Luar

• Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 dari Slideshare.net
• Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 dari Biro Keuangan Setjen Kementerian Kesehatan