Ahmad Abdul Haq

Dasar Hukum (Mengingat)

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010

Riwayat

Mencabut: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

Ditindaklanjuti dengan:

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah^[1]
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan^[1]
• Keputusan Dirjen Anggaran Nomor KEP-55/AG/2011 tentang Pembagian Tugas di Lingkungan Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II, Direktorat Anggaran III, Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Direktorat Sistem Penganggaran

Dicabut dengan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014

Download

• SJDIH:
  1. 184~PMK.01~2010Per.htm:
     • Bab I (Kedudukan, Tugas, dan Fungsi)
     • Bab II (Susunan Organisasi)
     • Bab III (Wakil Menteri Keuangan)
     • Bab IV (Setjen Kementerian Keuangan)
  2. 184~PMK.01~2010Per.5.htm: Bab V (Ditjen Anggaran)
  3. 184~PMK.01~2010Per.6.htm: Bab VI (Ditjen Pajak)
  4. 184~PMK.01~2010Per.7.htm: Bab VII (Ditjen Bea dan Cukai)
  5. 184~PMK.01~2010Per.8.htm: Bab VIII (Ditjen Perbendaharaan)
  6. 184~PMK.01~2010Per.9.htm: Bab IX (Ditjen Kekayaan Negara)
  7. 184~PMK.01~2010Per.10.htm: Bab X (Ditjen Perimbangan Keuangan)
  8. 184~PMK.01~2010Per.11.htm: Bab XI (Ditjen Pengelolaan Utang)
  9. 184~PMK.01~2010Per.12.htm: Bab XII (Itjen Kementerian Keuangan)
  10. 184~PMK.01~2010Per.13.htm: Bab XIII (Bapepam-LK)
  11. 184~PMK.01~2010Per.14.htm: Bab XIV (Badan Kebijakan Fiskal)
  12. 184~PMK.01~2010Per.15.htm:
      • Bab XV (Badan Diklat Keuangan)
      • Bab XVI (Staf Ahli Menteri Keuangan)
  13. 184~PMK.01~2010Per.17.htm:
      • Bab XVII (Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan)
      • Bab XVIII (Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai)
      • Bab XIX (Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan)
      • Bab XX (Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
      • Bab XXI (Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai)
      • Bab XXII (Tata Kerja)
      • Bab XXIII (Ketentuan Lain-lain)
      • Bab XXIV (Ketentuan Peralihan)
      • Bab XXV (Ketentuan Penutup)
  14. 184~PMK.01~2010LampBagan.pdf: Lampiran
• ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/peraturan/pmk/2010/pmk_184_2010.pdf
  (Pengguna intranet Ditjen Perbendaharaan dipersilakan mencoba alamat lainnya di sini)
• http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2010PMK184.pdf

Catatan

1. ^[1]Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 ini.↩