Tag Archives: Artikel dengan Pranala Produk Hukum yang Belum Lengkap
Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Secara Terpusat
Pada tanggal 29 Januari 2016 terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Bank Umum Secara Terpusat. Penyaluran gaji ke rekening pegawai dilakukan oleh Bank Umum yang ditunjuk
Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Tahun 2017
Nomor Tentang SE-1/PB/2017 Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016
Templat Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-796/PB/2016
Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Sertifikasi Bendahara
Sertifikasi Bendahara adalah pemberian sertifikat kepada Bendahara pada Satuan Kerja (Satker) Pengelola APBN.
Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-40/PB/2016
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-46/PB/2016
Pedoman Pemenuhan Panggilan Sebagai Saksi/Ahli dan Penanganan Masalah Hukum Bagi Pejabat/Pegawai/Pensiun/Mantan Pegawai di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2016
Petunjuk Teknis Pelaksanaan User Acceptance Test atas Sistem Interkoneksi dalam Rangka Penyaluran Gaji melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum Secara Terpusat
Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-261/PB/2016
Pedoman Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
