Tag Archives: Artikel dengan Pranala Produk Hukum yang Belum Lengkap
Pembilangan Suratpos Dinas Bebas Porto
Pembilangan Suratpos Dinas Bebas Porto adalah pembilangan atau penghitungan terhadap suratpos dinas pusat yang dikirimkan bebas porto (tanpa biaya). Pembilangan dilakukan bersama-sama oleh pihak PT Pos Indonesia selaku penyedia jasa pengiriman suratpos dan pihak Ditjen Anggaran sebagai pembayar atas biaya
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hak-hak daerah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Jabatan
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka suatu satuan organisasi.
Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran atau PA adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan. Setiap Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Anggaran. Pengguna Anggaran menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengelola anggaran di
Keadaan Memaksa
Keadaan Memaksa (bahasa Inggris: Force Majeure) (bahasa Belanda: Overmacht) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
Agus Imam Subegjo
Agus Imam Subegjo, S.E., M.Si. NIP 197408241994021001 (NIP lama 060084132) (lahir 24 Agustus 1974) Pangkat Penata Tingkat I (Gol. III/d) adalah salah satu pejabat eselon III di Ditjen Perbendaharaan. Nama Agus menjadi populer sejak akhir Februari 2011 ketika ditetapkan sebagai
Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Artikel induk: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Pelaksanaan (Implementasi) Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Peraturan Menteri tersebut mencabut berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran.
Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-1510/PB/2015
Pengkinian Data dan Informasi Daftar Perusahaan Asuransi Umum yang Dapat Memasarkan Produk Asuransi Pada Lini Usaha Suretyship dan Perusahaan Penjaminan yang Telah Memperoleh Izin dari Menteri Keuangan atau dari OJK
Surat Setoran Pajak
Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan/Diperbantukan
Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan atau Diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya. PNS yang dipekerjakan, gajinya dibebankan pada instansi induknya. Sedangkan PNS yang diperbantukan, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
