Tag Archives: Artikel dengan Pranala Produk Hukum yang Belum Lengkap
Tim Standardisasi Sarana dan Prasarana Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan 2011
Tim Standardisasi Sarana dan Prasarana Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan 2011 adalah tim yang dibentuk untuk melakukan perumusan standardisasi sarana dan prasarana kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan pada tahun 2011 agar terwujud penggunaan sarana dan prasarana tersebut. Tim standardisasi dibentuk dengan Keputusan Dirjen
Penyuluhan Perbendaharaan
Penyuluhan Perbendaharaan adalah kegiatan peningkatan pemahaman satuan kerja (satker) Kementerian Negara/Lembaga dalam mengelola perbendaharaan negara yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan membentuk Tim Penyuluh Perbendaharaan.
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi
Artikel ini bukan mengenai Royalti yang terkait dengan pajak penghasilan. Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (royalty) adalah iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.06/2001 tentang Penyaluran Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya
Daerah Otonom
Daerah Otonom atau cukup disebut dengan Daerah saja adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tindak Pidana Korupsi
Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan orang perseorangan atau termasuk korporasi yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Surat Tugas
Surat Tugas atau ST adalah naskah dinas yang dibuat oleh pejabat yang berwenang kepada pejabat atau pegawai lain yang diberi tugas yang memuat apa yang harus dilakukan.
Pajak Penjualan
Pajak Penjualan adalah pajak yang dipungut atas penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya
