Category Archives: Organisasi
Gedung Keuangan Negara
Gedung Keuangan Negara (GKN) adalah kantor perwakilan vertikal Kementerian Keuangan yang terletak di beberapa daerah di Indonesia. GKN memiliki tugas dan fungsi sebagai perwakilan Kementerian Keuangan dalam memberikan pelayanan masyarakat serta penyelenggaraan urusan bidang keuangan dan kekayaan negara di daerah bersangkutan.
Seksi Supervisi Proses Bisnis Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Seksi Supervisi Proses Bisnis (Seksi SPB) adalah sebuah seksi pada Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjen Perbendaharaan (Bidang SKKI). Seksi Supervisi Proses Bisnis mempunyai tugas melakukan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas Kuasa BUN pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), pelayanan perbendaharaan, dan penilaian
Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal yang disingkat Bidang SKKI adalah sebuah bidang pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Bidang SKKI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan proses bisnis, supervisi, implementasi, dan bimbingan teknis operasional aplikasi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), penilaian kinerja dan pemenuhan standar tata kelola KPPN, pemantauan pengendalian
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan adalah Kementerian Negara yang mengurus bidang keuangan negara. Kementerian Keuangan dipimpin oleh seorang Menteri Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Ditjen Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Ditjen Perbendaharaan atau Ditjen PBN atau DJPBN atau DJPB adalah salah satu direktorat jenderal di Kementerian Keuangan.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil Ditjen Perbendaharaan) adalah instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen Perbendaharaan. Kanwil Ditjen Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala.
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pembinaan hukum nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. BPHN dipimpin oleh seorang Kepala.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Direktur Pengelolaan Kas Negara, atau Direktur Sistem Manajemen Investasi. KPPN dipimpin oleh seorang Kepala.
