Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006

Dasar Hukum (Mengingat)

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
  8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu
  18. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004
  19. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005
  20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar
  21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
  22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2005 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006
  23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

Riwayat

Menindaklanjuti:

  • Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Ditindaklanjuti dengan:

  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara
  • Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara
  • Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-63/PB/2009 tentang Pelaksanaan Pelayanan Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi Selama 24 Jam Sehari dan 7 Hari Seminggu
  • Surat Dirjen Pajak Nomor S-4/PJ.13/2007 tentang Pembayaran/Penyetoran PBB dan BPHTB Dalam Rangka Implementasi Modul Penerimaan Negara (MPN)

Diubah dengan:

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.05/2007
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *