Ahmad Abdul Haq

Dasar Hukum (Mengingat)

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2008 tentang Kredit Pemberdayaan Pengusaha Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2011
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pengelolaan Dana dalam Rekening Induk Dana Investasi
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2011
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2008 tentang Pelaporan atas Pelaksanaan Kegiatan Investasi
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi terhadap Investasi Pemerintah
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang Diteruspinjamkan kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.05/2011
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.011/2011
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK09/ 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Keuangan
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2011 tentang Kredit Investasi Pemerintah
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Perencanaan, Penetapan Alokasi dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.05/2013 tentang Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2013
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.017/1999 tentang Pendanaan Kredit Usaha Tani sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 528/KMK.017/2000
29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.01/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275/KMK01/2010 tentang Tata Cara Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 151/KMK.01/2012
31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248/KMK.01/2013 tentang Peringkat Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan
32. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
33. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-85/PB/2012 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
34. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-107/PB/2012 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
35. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-184/PB/2012 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengendalian dan Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Perbendaharaan
36. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-34/PB/2013 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
37. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-26/PB/2014 tentang Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
38. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-133/PB/2014 tentang Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2

Download

• https://www.dropbox.com/s/n844ztxggmk88xm/per_01_pb_2015_OPT.pdf