Ahmad Abdul Haq

Dasar Hukum (Mengingat)

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

Riwayat

Menindaklanjuti:

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara
  

Ditindaklanjuti dengan:

1. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-388/PB/2007 tentang Penggunaan Surat Setoran pada Modul Penerimaan Negara
2. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-36/PB/2011 tentang Tata Cara Pelaporan Data Transaksi Reversal Penerimaan Negara
3. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-23/PB/2012 tentang Prosedur Pengesahan Data Penerimaan Negara yang Berasal dari Potongan Surat Perintah Membayar yang Telah Diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana

Diubah dengan:

1. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2012

Download

• ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/peraturan/perdirjen/perdirjen_78_2006.pdf
  atau http://openstorage.gunadarma.ac.id/perbendaharaan.go.id/ftp1.perbendaharaan.go.id/peraturan/perdirjen/perdirjen_78_2006.pdf
  (Pengguna intranet Ditjen Perbendaharaan dipersilakan mencoba alamat lainnya di sini)
• Via Scribd: http://www.scribd.com/doc/95168067/Peraturan_Dirjen_Perbendaharaan_Nomor_PER-78/PB/2006