JIL Edisi Indonesia

Kita harus mengakui secara jujur bahwa inilah sejarah Islam. Bahwa ada dinamika dan kekerasan Khawarij misalnya, ya itulah yang menjadi kenyataan sejarah dalam agama kita. Kita harus jantan melihat sejarah Islam secara objektif.

PKS kalau mau cabut, ya cabut saja karena demokrasi kita ini baru latihan. Jadi latihan demokrasi dalam semangat syariat misalnya mensosialisasikan jilbab nggak ada masalah. Jangan dianggap sebagai semacam fundamentalis.

Tulisan ini mengulas sebuah novel termasyhur sastrawan Mesir Naguib Mahfouz, “Awlâd Hâratinâ”, dimuat di rubrik sastra Koran Tempo Minggu dua edisi: 4 Juni 2006 “Terusir dari Rumah Besar” dan 11 Juni 2006 “Anak-cucu Al-Gabalawi”

Tidak ada kelompok yang berhak mengklaim dirinya paling benar dan berhak mendominasi surga Allah, apalagi mencap kafir atau menuding kelompok lain sesat.

Selagi mondok di pesantren, para santri hafal betul definisi mukjizat. Biasanya, mukjizat diartikan sebagai ’amr khâriqun lil `âdah (Arab), atau perkara-perkara menakjubkan atau mencengangkan yang melampaui atau bersifat luar biasa. Agar definisinya jâmi` (meliputi apa-apa yang masuk katagori mukjizat) dan mâni` (mereduksi apa-apa yang bukan), definisi itu dikunci hanya pada ”perkara-perkara mencengangkan yang ditunjukkan oleh para nabi atau rasul saja, dengan campur-tangan dari Yang Mahakuasa”.

Partisipasi politik perempuan yang relatif tinggi di PKS, tidak diikuti representasi politik yang sepadan. Kuatnya pengaruh paham Islamic exceptionalism bahwa tempat yang layak bagi mar’ah al-shalihah (perempuan salehah) adalah rumah, segregasi seksual dalam ruang publik seperti tergambarkan dalam pembentukan Departemen Kewanitaan di DPP/DPW/DPC PKS, dan afirmasi positif para konstituen PKS atas agenda-agenda Islamis, diyakini sebagai penyebab rendahnya representasi politik perempuan di partai dakwah ini.

Media massa tak selamanya mampu mendikte corak keagamaan masyarakat. Saat tingkat kecerdasan bermedia suatu masyarakat makin tinggi, opini mereka akan makin sulit untuk digiring ke corak pemikiran dan sikap beragama tertentu. Demikian pendapat Asrori S. Karni, praktisi media, tentang bentuk-bentuk media keagamaan Indonesia dan perannya dalam menentukan corak keberagamaan masyarakat.

Teks suci (baca: Al Qur’an) tidak perlu diragukan kebenarannya. Namun ketika teks tersebut hidup di masyarakat, terjadi banyak distorsi. Distorsi tersebut terutama disebabkan pola pikir patriarkhis yang telah mengakar kuat di dalam masyarakat.

Saya kira, kita perlu membuat pembedaan antara Alquran sebagai wahyu di satu pihak, dan Alquran sebagai data sejarah di pihak lain.

Ide membubarkan kelompok-kelompok semacam itu bisa jadi terlalu ekstrem. Tetapi, jika melihat realitas pergerakan mereka yang cukup memberikan alasan untuk dibubarkan, ide semacam itu patut diperjuangkan dan diapresiasi oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Masalahnya akan semakin sulit jika kelompok-kelompok itu lebih banyak diberi angin untuk mengembangkan sayap kekerasan mereka di seantero penjuru negeri yang tengah menghadapi masalah disintegrasi bangsa yang mengkhawatirkan.