Ahmad Abdul Haq

Dasar Hukum (Mengingat)

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Riwayat

Ditindaklanjuti dengan:

• Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan dan Anggaran Negara
• Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Modul Kas dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
• Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2014 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
• Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-56/PB/2013 tentang Alur Dokumen Pencairan Dana melalui Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana/Daftar Surat Perintah Pencairan Dana pada Saat Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Diubah dengan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2014

Dicabut dengan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Download

• http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/154~PMK.05~2013Per.HTM
• https://www.dropbox.com/s/kukkyo1aub128zv/PMK_154-2013_Piloting_SPAN_OCR.pdf