A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z

JAILANI Naro




Nama :
JAILANI Naro

Lahir :
Palembang, Sumatera Selatan, 3 Januari 1929

Agama :
Islam

Pendidikan :
- SD
- SMP
- SMA Fakultas Hukum UGM (Sarjana Muda, 1953)
- Fakultas Hukum UI (1962)
- China Academy, Taiwan (Doktor HC).


Karir :
- Jaksa di Karawang, Jawa Barat (1955)
- Kepala Dinas Reserse Kejaksaan Tinggi, Jakarta (1960)
- Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja, Bali (1962-1965)
- Anggota DPRGR (1968-1971)
- Ketua (1968), kemudian Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (1970)
- Anggota merangkap Wakil Ketua DPR/MPR (1971-1978)
- Wakil Ketua DPA (1978-sekarang)
- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (1979-sekarang). Kegiatan lain: Direktur Utama PT Dharma Unicus (1977-sekarang)


Alamat Rumah :
Kompleks Perumahan Dinas Pejabat Tinggi No. 23, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan

Alamat Kantor :
Jalan Merdeka Utara 15, Jakarta Pusat

 

JAILANI Naro


"Saya terharu sekali," kata Haji John Naro seraya menitikkan air mata pada Muktamar I PPP, Agustus 1984. Muktamar ini memilih dia sebagai ketua umum. "Kali ini saya tidak bisa menolak," katanya.

Setelah terus-menerus cekcok di dalam, itulah muktamar pertama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sejak berdiri, 11 tahun sebelumnya. Presiden Soeharto, yang hadir bersama Wapres Umar Wirahadikusumah pada pembukaan muktamar di Balai Sidang, Senayan, Jakarta, menyebutnya sebagai proses panjang yang memerlukan kesabaran, kesiapan, sambil menunggu saat yang tepat. "Ini pelajaran paling berharga bagi PPP menuju langkah masa depannya," ujar Kepala Negara.

Dengan mandat Muktamar, Naro menyusun formasi DPP PPP -- dengan unsur Muslimin Indonesia (MI) sebagai mayoritas. "NU memang babak belur, kalah total dari MI. Lihat saja, 12 berbanding 23," komentar Abdurrahman Wahid, yang kini Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU).

Sejarah PPP memang bermula dari keinginan menghadirkan sebuah wadah umat Islam yang sesuai dengan aspirasi Orde Baru -- dan tokoh Naro cukup berperan ke arah itu. Mula-mula dibentuk Parmusi, 1968, yang diketuai H. Djarnawi Hadikusumo, dengan sekjen Lukman Harun. Naro sendiri duduk sebagai ketua III, mewakili Jamiatul al-Washliah.

Namun, masih terdapatnya sejumlah tokoh Masyumi di dalam kepengurusan Parmusi -- malah Kongres di Malang memilih Mohamad Roem, bekas tokoh Masyumi, sebagai ketua umum -- mengejutkan pemerintah. Waktu itu juga, Alamsjah Ratu Perwiranegara selaku menteri sekretaris negara mengirim telegram kepada Kongres yang menyebutkan bahwa kepengurusan baru Parmusi "Bertentangan dengan SK Presiden No.70/1968".

Oktober 1970, berduet dengan Imron Kadir, Naro mengambil alih kepengurusan Parmusi dari tangan DjarnawiwLukman. Ini tidak bisa diterima Djarnawi, yang lalu memecat keduanya. Kemudian, DjarnawiwLukman dibalas pecat pula oleh Naro. Akhirnya pemerintah turun tangan. Dengan SK Presiden No.77/1970, H.M.S. Mintaredja ditunjuk sebagai Ketua Umum Parmusi -- setahun kemudian didampingi Naro sebagai wakil ketua. Dalam perkembangan selanjutnya, lewat masa fusi Parmusi ke PPP, 1973, Naro menjadi semacam "putra mahkota" sang ketua umum. Lima tahun kemudian, ia menempati kedudukan yang ditinggalkan Mintaredja.

Namun, tubuh PPP masih tetap guncang dari dalam. Sesudah mengalami ketegangan dengan unsur NU sehubungan dengan penyusunan daftar calon untuk Pemilu 1982, tidak lama sesudah Muktamar 1984, kubunya sendiri berantakan. Soedardji bersama kawan-kawan, yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Naro, menyatakan tidak lagi mempercayai kepemimpinannya. Ketua FPP itu menuntut diadakannya muktamar luar biasa untuk perbaikan menyeluruh dan mendasar terhadap konstitusi, program, dan kepemimpinan.

Nama aslinya Jailani, putra Haji Datoek Naro, bekas pegawai tinggi Departemen Pertanian. Di masa remajanya, ia pernah menjadi anggota Tentara Pelajar di Sumatera Selatan. Merantau ke Yogyakarta, di Fakultas Hukum UGM ia hanya sampai sarjana muda. Pindah ke Jakarta, ia mengambil gelar sarjana hukum di UI. Ia lalu bekerja di kejaksaan, pernah menjabat Kepala Dinas Reserse Kejaksaan Tinggi Jakarta, dan Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar (1962).

Pergaulan dengan anak muda elite dari kawasan Menteng, lewat Gerakan Mahasiswa Djakarta (GMD) yang ikut didirikannya, melahirkan panggilan "Johny" -- dari Jailani atau Jeni. Tetapi lama-lama ia merasa lebih "jantan" kalau dipanggil "John" saja. Apalagi setelah aktif di Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), pimpinan Adnan Buyung Nasution. Berkat aktivitas inilah ia terpilih sebagai anggota DPRwGR pada awal kebangkitan Orde Baru.

Naro, yang meraih gelar doktor bidang hukum di Akademi Taipei, Taiwan, juga pengusaha. Kini ia menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Copyright PDAT 2004

comments powered by Disqus

 


JUWONO SUDARSONO | J. SADIMAN | JACKSON ARIEF | JAILANI Naro | JAKOB OETAMA | JAKOB SUMARDJO | JAMES DANANDJAJA | JAMES T. RIADY | JAMIEN A. TAHIR | JANTO WONOSANTOSO | JAYA SUPRANA | JENNY MERCELINA LALOAN (LA ROSE) | JENNY ROSYENI RACHMAN | J.H. HUTASOIT | JIM ABIYASA SUPANGKAT SILAEN | JITZACH ALEXANDER SEREH | JOHANA SUNARTI NASUTION | JOHANNA MASDANI | JOHANNES Adriaan Arnoldus Rumeser | JOHANNES Baptista Sumarlin | JOHANNES Chrisos Tomus Simorangkir | JOHNNY WIDJAJA | JONI P. SOEBANDONO | JOSEPHUS ADISUBRATA | JUDHI KRISTIANTHO SUNARJO | JULIUS TAHIJA | JUSUF PANGLAYKIM (J.E. PANGESTU) | J. Kristiadi | J.B. Kristiadi | Jacob Nuwa Wea | Ja'far Umar Thalib | Jajang C. Noer | JAYA SUPRANA | Jim Supangkat | Joe Kamdani | Johnson Panjaitan | Joko Pinurbo | Jos Luhukay | Juan Felix Tampubolon | Jujur Prananto | Jusuf Kalla | Juwono Sudarsono


Arsip Apa dan Siapa Tempo ini dipersembahkan oleh Ahmad Abdul Haq