 Nama : Abdul Rahman Saleh Lahir : Pekalongan, 1 April 1941 Agama : Islam Pendidikan : - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta - Notariat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Karir : - Wartawan harian Nusantara Jakarta (1968-1984) - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta (1981-1984) - Sekretaris Dewan Penyantun Yayasan LBH Indonesia - Pengacara di Kantor Abdul Rahman Saleh-Tuty Hutagalung & Associate - Notaris dan PPAT - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewaliki Partai Bulan Bintang 1999 - Hakim Agung di MA (2000-2004) - Jaksa Agung RI (2004-...) Penghargaan : Palang Merah Internasional (1984) Keluarga : Isteri: Annisa Alamat Kantor : Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru Jakarta |
Abdul Rahman Saleh Apa Siapa Abdul Rahman Saleh Abdul Rahman Saleh adalah €œpanglima perang€ pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini. Posisinya sebagai Jaksa Agung menempatkan dirinya di barisan terdepan melawan para koruptor yang hingga detik ini telah meludeskan sekitar 300 trilyun uang negara. Hari-hari dilewati pria berpawakan tinggi kurus ini dengan kesibukan luar biasa. Kinerjanya terus disorot publik. Terutama, dalam 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang berakhir beberapa saat lalu. Sebelum merambah dunia hukum, Abdul Rahman Saleh pernah menjadi wartawan selama beberapa tahun. Di Harian Nusantara, ia menekuni dunia jurnalistik sejak tahun 1968. Uniknya, waktu itu ia adalah wartawan yang bertugas meliput berita di lingkungan Kejaksaan Agung, lembaga yang kini dipimpinnya. Enam tahun setelahnya, ia memutuskan bergabung dengan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang advokasi hukum, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Meski demikian, pria kelahiran Pekalongan ini tetap aktif di dunia pers. Toh, tak hanya dua bidang itu ia geluti. Panggung seni peran pernah dirasakan pria yang akrab dipanggil Arman ini. Suami Annisa ini tercatat pernah membintangi dua buah film. Film pertamanya, Kabut Sutra Ungu (1980), memberinya kesempatan beradu akting dengan aktris kondang kala itu, Jenny Rachman. Kemudian, film Walisongo (1982) membuatnya satu layar dengan Guruh Soekarnopoetra dan Deddy Oetomo. Di saat yang sama, Arman juga berstatus sebagai Direktur LBH Jakarta. Jabatan yang ia genggam dari tahun 1981 sampai tahun 1984. Pada akhir masa jabatannya di LBH, Arman memutuskan untuk terjun secara profesional di bidang hukum. Ia mendirikan Kantor Pengacara Abdul Rahman Saleh-Tuty Hutagalung & Associates. Sambil melanjutkan studi notariat di Fakultas Hukum UI, ia menekuni profesi pengacara hingga tahun 1994. Sebagai pengacara, ia pernah jadi pembela kasus subversi Sawito Kartowibowo, subversi Imran (pembajakan Woyla), dan Asep Suryaman (tokoh PKI). Lepas dari profesi pengacara, Arman beralih menjadi notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada 1995. Lima tahun lamanya sarjana lulusan Fakultas Hukum UGM Yogyakarta ini menggeluti dunia notariat sampai akhirnya nasib membawanya 'duduk' di Mahkamah Agung. Adalah bekas Presiden Abdurrahman Wahid yang kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengangkat Arman menjadi Hakim Agung di instansi yudikatif tertinggi republik ini. Setelah Keppres Nomor 241/M/Tahun 2000 resmi keluar pada 2 September 2000, kolumnis di berbagai media massa ini melepas seluruh atributnya di luar aktivitas hakim agung. Ketika menjadi Hakim Agung inilah nama Abdul Rahman Saleh mulai berkibar. Orang mengenalnya sebagai seorang Hakim Agung yang menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam kasus Bulog II. Kasus yang populer karena menyangkut kepentingan politik Akbar Tanjung, Ketua DPR waktu itu. Sejak saat itu, namanya masuk dalam daftar tokoh hukum yang kritis. Atas pertimbangan itu pula, Presiden Terpilih Pemilu 2004 Susilo Bambang Yudhoyono menunjuknya sebagai Jaksa Agung. Beberapa menit setelah dilantik sebagai Jaksa Agung, Abdul Rahman Saleh langsung menegaskan komitmennya. € Saya akan memprioritaskan kasus-kasus korupsi besar,€ janjinya. Jaksa Agung baru ini terlihat amat percaya diri. Dukungan presiden rupanya memberi alasan kuat bagi Arman unjuk gigi. Memang, SBY sendiri sudah wanti-wanti dan memerintahkan Arman untuk bekerja keras dan konsisten menegakkan hukum. Bukan hanya berkata-kata, pria berusia 64 tahun ini juga langsung membuat langkah nyata. Minggu pertama bertugas, ia memanggil seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia. Dari mulutnya keluar perintah tegas untuk mempercepat kasus-kasus korupsi yang ditangani. Semenjak itulah kasus-kasus korupsi di daerah yang melibatkan gubernur dan Ketua DPRD mulai merebak di halaman-halaman surat kabar. Langkah dan kebijakan strategis lain juga ia keluarkan. Misalnya, usulan pembentukan Komisi Kejaksaan untuk mengawasi kinerja para jaksa, pembentukan Pengadilan Korupsi, dan menghidupkan kembali kasus-kasus yang diSP3-kan. Gebrakan lain juga muncul dari meja Arman pada tanggal 9 Desember 2004. Hari itu keluar Inpres Pemberantasan Korupsi yang menjadikan tahun 2005 ini sebagai Tahun Pemberantasan Korupsi. Hingga Januari 2005, tercatat 170 kasus korupsi sudah dilimpahkan ke pengadilan. Namun, setelah gebrakan awalnya dalam 100 hari ini, apakah Abdul Rahman Saleh telah berpuas diri dengan? €œSiapa yang puas? Kami ingin selalu mencapai yang lebih€ tandasnya. Betul. Meski gebrakan Abdul Rahman Saleh menunjukkan kemajuan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, tetapi masih banyak pekerjaan rumah yang harus ia selesaikan. Perkara korupsi paling besar di negeri ini, yaitu kasus BLBI, belum secara serius disentuhnya. Kasus yang merongrong 148 triliun uang negara itu masih dibiarkannya menggantung. Sebanyak 28 koruptor kelas kakap yang terlibat bebas berkeliaran di luar negeri. €œKasus BLBI memang khusus, sehinga kami melakukan diskusi mendalam dengan para pakar ekonomi. Pengerjaannya tidak mungkin dalam 100 hari€ katanya. (aris_m/pdat/berbagai sumber) |
Copyright PDAT 2004