 Nama : BRM Herjuno Darpito Lahir : 2 April 1946. Pendidikan : Fakultas Hukum UGM, 1982. Karir : Gubernur DIY (1999-2004), Ketua DPD Golkar DIY. Penghargaan : - Gelar Raja : Ngarso Dalem Sampeyan Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping X Ing Ngayogyakarta Hadiningrat. - Gelar dewasa : KGPH Mangkubumi. - Gelar Putra Mahkota : KGPAA Hamengku Negara Sudibyo Raja Putra Nalendra Mataram. - Nama kecil : BRM Herjuno Darpito. Keluarga : Istri : GKR Hemas. Anak : 1. GRAy (Gusti Raden Ayu) Nurmalitasari; 2. GRAy Nurmagupita; 3. GRAy Nurkamnari Dewi; 4. GRAy Nurabra Juwita; 5. GRAy Nurwijareni. |
Sri Sultan Hamengkubuwono X SANG ayah, Sultan Hamengkubuwono (HB) IX, dikenang dengan komitmen "Takhta untuk Rakyat". Sultan HB X agaknya masih mewarisi komitmen itu. Ketika gerakan reformasi mulai bergulir di pertengahan Mei 1998, Sultan mengizinkan Alun-Alun Utara dan Pegelaran untuk aksi reformasi damai. Ia sendiri bahkan turun ke jalan, begitu terdengar kabar bahwa Yogyakarta akan dilanda kerusuhan. Aksi massa memang sempat meledak, beberapa gedung menjadi korban, tapi setelah Sri Sultan muncul, Yogyakarta kembali damai dengan sendirinya. Dukungan rakyat Yogya terlihat nyata ketika muncul keraguan pemerintah untuk melantik HB X sebagai gubernur Yogyakarta, meski calon gubernur Yogya kala itu cuma satu, Sultan HB X. Soalnya, pemerintah berpegang pada undang-undang tahun 1974, gubernur diusulkan oleh DPR tingkat I, dan usul itu belum masuk ke pemerintah. Syahdan, sekitar enam juta orang Yogya, 26 Agustus 1998, turun ke jalan. Mereka menyelenggarakan yang disebut Mimbar Maklumat Rakyat. Hasilnya, mendaulat Sultan HB X sebagai gubernur pilihan rakyat. Orang Yogya pun menjadi tenteram, ketika akhirnya Sultan HB X diresmikan menjadi gubernur Daerah IstimewaYogyakarta, 3 Oktober tahun itu juga. Yogya pun punya gubernur definitif, setelah 10 tahun hanya ada penjabatnya. Ketika Gubernur Sultan HB IX wafat di Washington, 1988, pemerintah menunjuk wakil gubernur untuk merangkap menjadi penjabat kepala pemerintahan daerah Istimewa Yogyakarta sampai waktu yang tak ditentukan. Yang €œaneh€, sementara itu di luar keraton orang sibuk mempersoalkan sikap pemerintah Jakarta, Sultan HB X jauh hari sudah mempersiapkan sepatu dan pakaian dinas gubernur untuk pelantikan. Tiga pasang sepatu bertali dibeli di Jakarta, konon seharga Rp 1,1 juta rupiah sepasang. Tapi, akhirnya, seperti perlambang bahwa Sultan memang memihak rakyat, yang dipakai Sultan pada pelantikan adalah sepatu karya perajin Yogya, sebuah pantofel putih seharga hanya Rp 150.000. Menurut protokoler, gubernur yang dilantik ditentukan mengenakan sepatu pantofel, bukan yang bertali. Sehari sebelumnya, rakyat yang sudah mendengar sultannya bakal dilantik, mengirimkan berbagai punjungan (semacam upeti yang diserahkan secara sukarela) berupa sayur-mayur, buah-buahan, dan bumbu masak . Seorang pedagang menyerahkan lima kilogram kemiri dan ketumbar ditambah sejumlah bumbu penyedap. Tak pelak, ketika pelantikan, beribu orang hadir. Tak semata ingin menyaksikan tokoh yang dipuja, melainkan juga untuk menyampaikan kekesalan kepada pelantiknya, Menteri Dalam Negeri (Syarwan Hamis, ketika itu). €œSaya mau mengolok-olok dia, dulu menolak Sultan, sekarang malah melantik€€ seru seorang pemuda. Meski tak memiliki €œlegitimasi€ sebagai pemimpin pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta seperti ayahnya (HB IX berjasa besar dalam mempertahankan pemerintahan republik, mencetuskan serangan 1 Maret di masa revolusi), aktivitas perhatian dan sosial-politik HB X tak bisa diabaikan. Ia salah satu dari empat tokoh yang di awal, masa reformasi menelurkan Deklarasi Ciganjur. Itulah deklarasi yang mendesak agar pemerintah menyelenggarakan pemilihan umum secepatnya, karena Presiden Habibie tak berhak menyambung masa kepresidenan Soeharto yang mengundurkan diri. Juga, pernyataan itu membatasi keterlibatan militer di lembaga legislatif paling lama enam tahun lagi. Dan jangan dilupakan, Sultan HB X pun salah seorang pemimpin Golkar di daerahnya semasa Orde Baru, tapi kala itu tak sekata pun pernah dilontarkannya untuk mendukung pencalonan Soeharto sebagai Presiden RI. Tak berarti Sultan HB X tanpa kritik. Menjelang pemilihan umum 1999, Partai Kebangkitan Bangsa berniat menjadikan Sultan calon presiden. Segera komentar bermunculan. Ada yang keberatan, karena ia dianggap cuma sultannya orang Jawa. Akhirnya calon dari PKB (dan akhirnya terpilih) adalah Gus Dur. Apa kata Sultan? Mungkin seperti ketika ia ditanya tentang keraguan pemerintah melantik dia sebagai gubernur: €œWong saya tidak menjadi gubernur ya, tidak masalah.€ |
Copyright PDAT 2004